Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Penembakan WNI oleh Polisi Malaysia

Malaysia Belum Berikan Laporan Resmi ke Pemerintah Indonesia
Oleh : ali/dd
Senin | 17-09-2012 | 18:54 WIB
faiez-maulana.gif Honda-Batam
Faiez Maulana, staf Direktorat Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI.

BATAM, batamtoday - Direktorat Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri menyatakan pihak Malaysia belum memberikan laporan atas penembakan yang menewaskan empat warga Indonesia.


"Keterangan dari Malaysia masih ditunggu KBRI," ujar Faiez Maulana, staf Direktorat Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI di terminal Kargo Bandara Hang Nadim, Senin (17/9/2012).

Faiez mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi secara pasti, namun dia mengaku otoritasnya ikut serta dalam pemulangan jenazah dari Negeri Jiran hanya sebatas untuk menyerahkan dua dari empat jenazah kepada pihak keluarga.

"Satu korban sudah kita pulangkan ke kampung halamannya pada 14 September lalu, dan saat ini dua korban juga telah kita lakukan serah terima kepada pihak keluarga, sedangkan satu korbannya lagi belum teridentifikasi," jelasnya.

Terkait adanya dugaan pihak keluarga Jony atas organ tubuh jenazah yang hilang pada saat dilakukan otopsi di Malaysia, Faiez mengaku tidak mengetahui adanya kasus tersebut dan baru mendengar saat ini.

"Saya belum dengar seperti itu. Langkah-langkah selanjutnya melaporkan ke pusat," ucapnya.

Pihak keluarga Jony yang ikut melakukan proses otopsi kembali, telah dilaporkan Faiez ke pusat. Faiez juga menyatakan akan mengikuti proses otopsi ulang terhadap jazad Jony yang dilangsungkan di RSOB.

"Sudah saya laporkan ke pusat, dan untuk proses otopsinya saya langsung diperintahkan untuk turut serta menyaksikan. Apapun hasilnya segera akan saya laporkan ke Menteri Luar Negeri," paparnya.

Sedangkan terkait masalah pembiayaan pemulangan jenazah hingga dilakukan otopsi kembali atas pemrmintaan keluarga, Faiez mengatakan ditanggung oleh negara dan Pemerintah Kota Batam.