Ketua MPR Nyatakan Berkat NU Indonesia Eksis sebagai Bangsa

JAKARTA, batamtoday - Ketua MPR RI Taufik Kiemas mengakui jika eksistensi negara Indonesia yang majemuk dan tetap dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) seperti sekarang ini tidak terlepa dari sumbangsih dan peran Nahdlatul Ulama (NU) dan sayap NU seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam proses sejarah berbangsa dan bernegara.

“Organisasi sayap NU itulah yang komitmen melakukan kaderisasi untuk mencetak pemimpin calomn pemimpin yang memiliki karakter sebagai modal ideologi nilai-nilai perjuangan bangsa,” tandas Taufik Kiemas dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Ketua MPR RI Hajrijanto Y. Thohari dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Dialog Kebangsaan Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) di Jakarta, Rabu (12/9/2012).

Karena itu lanjut Taufik, NU dan PMII tidak bisa dipisahkan dari sejarah suksesi kepemimpinan nasional sejak sebelum merdeka sampai sekarang ini. Terlebih saat ini muncul kembali kelompok-kelompok yang ingin meninggalkan konsensus dan cita-cita nasional bangsa ini, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

“Dan, MPR sudah melakukan sosialisasi 4 pilar bangsa itu,” tambahnya.

Rakernas PB IKA PMII dan dialog nasional tersebut dibuka oleh Ketua Umum PB IKA PMII Arif Mudatsir Mandan bersama Sekjen A. Effendy Choirie dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, Wakabin Ma’ruf Syamsuddin, dan alumni kelompok Cipyung seperti Ahmad Basyarah, Chozin Chumaidi, Endin AJ  Sofihara, A. Malik Haramain, Hermawi F taslim, Riad Chalik, M. Arfin Hakim (PBNU), dan lain-lain.

Sedangkan Wakil Ketua DPD Laode Ida mengatakan, yang paling menonjol di kalangan NU dan sayap NU adalah mereka sudah menjadi perekat untuk menjaga harmonisasi bangsa ini dengan hidup berdampingan dan damai dengan yang lain.

“Itulah nilai-nilai kebangsaan yang diterapkan NU dan PMII,” ujarnya.

Namun, sayangnya ada oknum-oknum NU yang justru mengotori nilai-nilai kebangsaan seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pernah menjadi Ketua PW NU Jakarta. Prilaku Fauzi Bowo dinilainya menyimpang dari prinsip-prinsip perjuangan NU dan telah mencederai nilai kebangsaan dan demokrasi ini ketika harus berebut kekuasaan kembali dalam kampanyenya yang sarat dengan muatan SARA.

“Fenomena etnisitas dan SARA itu bukan wahana demokrasi, melainkan politik yang dijalankan oleh otoritarianisme dan oligarki kekuasaan, yang mengabaikan idealisme dan demokrasi itu sendiri. Jadi, tak ada demokrasi dalam partai saat ini. Elit hanya memanipulasi rakyat, membunuh dan menyingkirkan yang berbeda dan rakyat dipaksa untuk memilih calon pemimpin yang tak pantas dipilih,” tegas Laode kecewa.

Lebih parah lagi semua proses politik untuk menduduki hampir semua jabatan dan kekuasaan saat ini dengan money politics; dari Pilpres, Pilkada, struktur birokrasi dan lain-lainnya. Sementara pemimpin negeri ini hanya mengutamakan pencitraan, dan itu berarti kehadirannya bukan untuk rakyat, melainkan untuk dirinya sendiri.

“Semoga PMII menjadi pendobrak kepemimpinan yang bersih, bermoral, tegas, berani dan bertanggung jawab,” harapnya.

Sementara itu politisi PPP, Arif Mudatsir Mandan menjelaskan jika PMII ini anak kandung NU,  maka   alumninya yang dari waktu ke waktu, masa ke masa harus terus mengabdi untuk bangsa dan negara ini.

“Kalau dulu orang takut ngaku NU dan PMII, tapi sekarang sebaliknya di mana-mana mengaku NU-PMII. Untuk itu wajar kalau saat ini di struktur NU dan jabatan politik partai adalah kader PMII. Di mana PMII ini merupakan bagian dari dua kekuatan NU, yaitu para ulama dan kiai serta PMII sebagai kelompok intelektual,”  tutur Arif.

Namun demikian dia menyayangkan kondisi bangsa ini yang ternyata dalam ancaman desintegrasi, yang disertai korupsi di mana-mana, pembiaran konflik SARA, dan negara seolah tidak hadir. Itu makin mempertegas bahwa cita-cita bangsa ini belum terwujud.

Oleh sebab itu melalui Rakernas dan dialog nasional PB IKA PMII ini diharapkan mampu memberikan sumbangsihnya pada negara untuk merumuskan kriteria kempimpinan nasional menjelang pemilu 2014 mendatang.

---