BATAMTODAY.COM, Batam - Untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, pemerintah Kota (Pemko) Batam menaikkan anggaran bansos sebesar 180 persen atau dari nilai Rp 69 juta menjadi Rp 190 juta.

Secara keseluruhan, Pemko Batam menaikkan anggaran belanja daerah pada APBD-P 2023 sebesar 0,68 persen. Kenaikan tersebut salah satunya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Batam.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid mengatakan, Pemko Batam berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di 2024 mendatang. Untuk itu diperlukan upaya percepatan. Tahun ini Pemko Batam berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga Batam yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem di Kota Batam.

"Nantinya akan disalurkan sebelum akhir tahun ini. Harapannya dengan adanya BLT ini bisa meningkatkan kehidupan warga miskin ekstrem," ujar Jefridin usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Batam, Jumat (18/8/2023) sore

Usulan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem ini masuk dalam APBD-2023. Rencana pemberian bantuan kemiskinan ektrem ini baru bisa direalisasikan usai ketok palu APBD- P mendatang.

Jefridin menjelaskan pengentasan kemiskinan ekstrem ini sesuai arahan pusat. Setelah dilakukan verifikasi data, maka angka warga Batam yang masuk dalam angka kemiskinan ekstrem adalah 55 KK atau 282 jiwa. Kemiskinan ektrem ini dihitung dari pendapatan kurang lebih Rp 11 ribu perhari atau Rp 323 ribu per bulannya.

"Kemarin data dari pusat itu ada 1.636 jiwa. Namun setelah dilakukan verifikasi ulang berkurang menjadi 55 KK atau 282 jiwa. Ini kita verifikasi berdasarkan kriteria yang pemerintah tetapkan," kata mantan Kepala Dinas Pendapat (Dispenda) kota Batam ini.

Jefridin menambahkan, pemberian BLT diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup mereka yang mengalami kemiskinan ekstrem di Batam. Pemko Batam Menargetkan 2024 mendatang Batam bisa zero kemiskinan ekstrem.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos- PM) Kota Batam, Leo Putra mengatakan rencana pemberian bantuan langsung tunai ini masuk dalam usulan APBD-P 2023.

Dinsos, lanjutnya, merupakan pelaksana dari rencana pemberian bantuan ini. Direncanakan bantuan ini bisa disalurkan usai pengesahan APBD-P 2023. Rencananya bantuan langsung tunai ini akan diberikan selama tiga bulan kepada warga Batam yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem.

"Jumlahnya tak banyak. Kemarin arahan Pak Wali harus ada perhatian khusus, agar mereka bisa keluar dari angka kemiskinan ektrem ini," jelasnya.

Leo menyebutkan rencananya bantuan yang akan disalurkan Rp 1 juta per KK. Namun hal ini tergantung dari BPKAD sebagai pemegang anggaran. Dalam hal ini Dinsos hanya pelaksanaan untuk penyaluran bantuan.

"Ini kan tim, jadi bukan hanya kami (Dinsos, red) saja yang terlibat. Ada BPKAD, dan bagian sekretarian Pemko Batam juga. Untuk teknis detailnya mungkin di sana. Kalau tidak salah direncakan pemberian bantuan selama tiga bulan," pungkas Leo Putra.

Editor: Yudha