TANJUNGPINANG, batamtoday- Banyak warga Tanjungpinang yang tidak mendapatkan beras miskin (raskin) jatah dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemekokesra).

Hal itu terungkap dalam rapat reses II angota DPRD Kota Tanjungpinang, di  Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang, Senin (3/9) kemarin.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Husnizar Hood  menilai semua proses pendataan dan penyerahan raskin di tingkat kelurahan dan RT/RW sudah sesuai dengan kata gori yang layak menerimanya.

"Kita sudah data, dan lalu kita salurkan pada yang berhak menerimanya," kata Husnizar Hood. yang didamping Afrizal staf BPS kota Tanjungpinang, Selasa (4/9/2012)

Dalam pertemuan semalam terungkap sejumlah ketua RT/RW mengakui banyak warganya yang tidak mendapatkan raskin. Hal itu akibat kesalahan pendataan dari BPS selaku tim pemerintah yang melakukan monitoring ke sejumlah lokasi pemukiman warga.

Karena itu  akan dilakukan pengkajian ulang dalam pendataan jumlah  raskin di tingkat kelurahan dan yang berhak menerimanya.

"Faktor kecemburuan sosial terkadang menjadi pemicu masalah pembagian raskin, namun itu akan kita selesaikan dengan melakukan pendataan ulang, dan kordinasi dengan pihak RT/RW-setempat," katanya.

Husnizar permasalahan raskin mulai muncul sejak 2 tahun silam karena pembagian raskin di lapangan tidak adil , banyak  warga yang biasa mendapatkan jatah raskin  tidak mendapatkan lagi. 

"Masa warga yang selama ini selalu dapat tiap bulan, tetapi justru tak terima lagi setelah ada data baru. Karena mereka tidak terdaftar lagi. Makanya, saya minta supaya data-data dari BPS itu harus benar-benar diambil dari bawah, dari RT/RW sampai lurah. Saya memang berbicara dalam ruang lingkup wilayah saya. Tetapi saya yakin ada banyak juga warga seperti itu di kelurahan-kelurahan lain. Karena banyak warga miskin yang tak terdata di BPS," terang Ali selaku ketua RW.

Sedangkan Afrizal, staf BPS kota Tanjungpinang mengatakan, selama 2008 - 2010 data warga yang dihimpun BPS selalu mengacu pada data dari setiap kelurahan. Pada 2011, BPS  membuat perhitungan ulang mengenai jumlah warga yang masuk dalam kategori rumah tangga menengah ke bawah yang meliputi warga miskin, hampir miskin dan rentan miskin.

Dari perhitungan itu ditemukan ada 9925 warga Kota Tanjungpinang yang masuk rumah tangga menengah ke bawah.

"Ketika kami usulkan Kemenkokesra hanya setujui 8000 saja warga yang masuk rumah tangga menengah ke bawah. Jadi sekitar 1000-an warga yang jatah raskin-nya tidak diterima Kemenkokesra. Karena mereka lihat Kepri dan kota Tanjungpinang khususnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Jatah itu bisa diolah, tetapi kuota yang ditetapkan dari atas ini tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi," terang Afrizal kepada perwakilan warga yang hadir.

Huzinar menambahkan, karena banyaknya warga yang tidak mendapatkan jatah raskin, maka Pemko Tanjungpinang sebaiknya menambah jumlah bantuan ke warga.

"Sebaiknya ke depan Pemko harus siap menambah bantuan masyarakat tak mampu itu sebagai cadangan yang tidak masuk, sekitar 20 persen dari data yang ada," anjur Husnizar yang dalam rapat reses itu datang bersama rekan-rekannya yang lain, Arif, Reni, Husnizar Hood, Azhar, Burhanuddin dan Syaiful.