BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar menghindari iming-iming janji jabatan atau janji mengangkat pegawai kepada simpatisan.

Tito menyebutkan, perekrutan pegawai bisa menjadi beban dan menambah pengeluaran daerah. Ia mewanti-wanti calon kepada daerah yang akan maju di Pilkada untuk tidak menjanjikan jabatan, atau pengangkatan pegawai kepada simpatisan.

"Bukan rahasia umum lagi, lepas Pilkada semua tim sukses masuk ke pemerintahan. Semua masuk jadi tenaga honorer, hal ini biasanya sebagai politik balas jasa selama pemilihan. Ini akan menambah beban APBD. Jadi saya ingatkan jangan ada rekrutan seperti ini," tegas Tito saat menghadiri rapat di Hotel Marriot, Jumat (19/5/2023).

• BACA JUGA: Inflasi Kepri Terkendali, Mendagri Apresiasi Gubernur Ansar

Tito menjelaskan, di Provinsi Kepri masih terjadi defisit anggaran. Berdasarkan data tahun 2022 lalu Batam defisit hingga Rp 80 miliar. Nilai pendapatan Kota Batam sekitar Rp 3.215,73 triliun sedangkan belanja mencapai Rp 3.298,79 triliun.

"Dari seluruh daerah di Kepri, hanya Kota Batam termasuk daerah yang mandiri. APBD Batam lebih besar dari pada dana transfer pusat. Saya apresiasi Pak Rudi (Wali Kota Batam,red). Meskipun nilai belanja masih terlalu tinggi dari pendapatan. Nah, kalau rekrutan pegawai terjadi tanpa perencanaan, maka defisit akan membengkak. Ini menjadi perhatian semua kepala daerah," tegas ulang mantan Kapolri ini.

Hal ini, Tito melanjutkan, juga berlaku bagi semua daerah. Terutama daerah yang bergantung dari dana transfer pusat. Menurutnya, jika terjadi gangguan ekonomi nasional, daerah seperti Anambas, Lingga, Natuna akan terganggu. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan investasi, agar daerah bisa mandiri.

• BACA JUGA: Rakor Pengendalian Inflasi di Kepri, Mendagri Jelaskan Dinamika Inflasi Dunia

"Misalnya mengatur perjalanan dinas berdasarkan tingkat urgensi. Meminimalisir anggaran rapat yang tidak terlalu penting. Termasuk juga dengan tidak melakukan perekrutan tenaga honorer usai Pilkada," bebernya.

Tito juga mengingatkan kepada kepala daerah tentang pentingnya investasi. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah terus mendorong kemudahan perizinan. Investor akan senang jika perizinan cepat, mudah, dan yang paling penting transparansi.

"Kita masih berada di peringkat rendah untuk perizinan, bahkan jauh di bawah Singapura yang berada di posisi kedua di dunia, dan Malaysia yang berada di peringkat lima. Saya tegaskan kembali, sudah bukan saatnya lagi ada amplop-amplop. Ini saya harapkan berlaku di daerah di Kepri," ungkap Tito.

Editor: Yudha