BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan semua Kepala Daerah untuk berhati-hati dalam memberikan izin budidaya laut kepada pengusaha.

Sebab menurutnya pemberian secara sembrono bisa menimbulkan terjadinya kesalahan, yang nantinyaakan menghancurkan siklus ekologi sekitar.

Hal ini ditegaskan Menteri KP RI, Sakti Wahyu Trenggono, saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Ballroom Radisson Hotel, Kota Batam, Rabu (1o/5/2023) malam.

Pembukaan Rakernis DJPRL KKP RI ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Trenggono didampingi Gubernur Kepri, Ansar Ahmad serta tamu undangan lainnya.

"Yang paling penting pertama adalah bagaimana agar konservasi laut ini dapat dijaga, bagi saya adalah bagaimana di setiap daerah mampu menjaga wilayahnya dari berbagai macam bentuk pengerusakan," tegas Menteri Trenggono.

Rakernis DJPRL Tahun 2023 ini mengangkat tema 'Mengawal Ekologi Laut untuk Ekonomi Biru'. Tujuannya untuk mensinergikan Indonesia sebagai Panglima Laut Biru dari pada negara-negara lainnya.

"Selain itu juga Pemerintah Daerah harus menjaga pulau-pulau kecil dan pulau pesisir, karena sampai saat ini banyak yang datang ke saya untuk meminta izin reklamasi di Kepri, tetapi sampai saat ini belum ada izin yang diterbitkan dari saya untuk reklamasi di Kepri," jelasnya.

Ia juga meminta kepada seluruh stakeholder di daerah untuk dapat menggerakan para nelayan untuk turut membantu melakukan pembersihan sampah di laut. "Karena sampah laut itu sangat berbahaya dan susah sekali terbaur. Jadi saya minta juga kepada seluruh stakeholder di daerah untuk dapat menggerakan para nelayan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini," tutupnya.

Kegiatan ditutup dengan pemberian berbagai perizinan secara langsung Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono kepada beberapa perwakilan daerah di Indonesia.

Editor: Gokli