Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pekerja Pariwisata Tolak Kenaikan Pajak
Oleh : Dodo
Rabu | 23-02-2011 | 12:56 WIB

Batam, batamtoday - Puluhan pekerja pariwisata menolak rencana Pemko Batam menaikan pajak karena hal itu hanya akan membuat investor melarikan diri dan PHK masal, sebab Batam tidak semenarik beberapa puluh tahun.

Demikian dikatakan Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSPP) SPSI Batam, Subri Wijonarko, dalam orasinya saat aksi bersama puluhan pekerja pariwisata di depan gedung Pemko Rabu 23 Februari 2011.

Puluhan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSPP) SPSI Batam menggelar demonstrasi menentang rencana Pemko Batam yang akan menaikan restribusi dan pajak, yang  saat ini sedang dalam penggodokan DPRD Batam.

"Jika Pemko menaikan pajak, maka PHK massal bisa terjadi di Batam. Walikota jangan berpikir Batam ini masih menarik bagi para investor. Batam sudah tidak semenarik dulu, kalau pajak dinaikan, para pengusaha akan kabur," kata Subri.

Pemko, lanjut Subri dalam orasinya, seharusnya meningkatkan dulu pelayanan kepada para investor, baru menaikan pajak. Pelayanan belum maksimal, pungli dan uang siluman masih menjadi cost tambahan bagi para pengusaha, terutama pengusaha di sektor pariwisata, tandas Subri,

"Jika pajak dinaikan, hal itu hanya kan membuat biaya siluman semakin tinggi, dan akhirnya upah buruh yang jadi sasaran pemeotongan oleh perusahaan," tambah Subri.

Selesai aksi di depan gedung Pemko, aksi FSPP berlanjut ke gedung DPRD Batam, dan mereka menuntut agar DPRD menolak rencana kenaikan pajak yang diusulkan Pemko dalam 5 Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) dan kini sedang dalam pembahasan.

Para demonstran mengatakan, jika pajak dinaikan maka harga-harga kebutuhan pokok pun akan melambung, harga pasar menjadi tidak terkendali dan yang pertama kali menerima dampak negatifnya adalah para buruh dan pekerja.

"Kami meminta agar anggota Dewan menolak Ranperda tersebut," tegas Subri dalam orasinya.

Potensi pajak yang ada saat ini saja dulu dioptimalkan, tegas Subri, karena bukan tidak mungkin di Batam juga banyak Gayus-Gayus yang menggelapkan pajak, sehingga penghasilan asli daerah banyak mengalami kebocoran.