Batam, batamtoday - Para pengusung hak angket boleh jadi kecewa dengan kandasnya pengajuan Hak Angket Mafia Pajak (HAMP) dalam Rapat Paripurna DPR Selasa 22 Februari 2011 malam tadi.

Apakah kira-kira yang membuat fraksi Gerindra berubah sikap pada saat hari H akan diambilnya putusan oleh paripurna? Apakah betul ada jatah menteri yang dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Prabowo Subianto?

Seperti diketahui, HAMP kandas di rapat paripurna dengan selisih suara sangat tipis yakni, 2 suara. Menolak HAMP 266 suara dan mendukung HAMP 264 suara. Sedangkan Gerindra di parelemen memiliki 26 suara, dan semuanya hadir dan bulat menolak HAMP.

Gerindra sebenarnya cukup bersikap abstain, maka HAMP akan gol. Namun faktanya, Gerindra yang menjadi salah satu inisitaor pengajuan HAMP, bulat berbalik dan menolak HAMP.

Sumber batamtoday di DPP Gerindra mengatakan, putusan untuk berbalik menolak HAMP, bukanlah putusan yang semata-mata praktis apalagi oportunis mengharapkan jatah menteri, seperti kebanyakan analisa yang berkembang.

"Gerindra tidak butuh menteri," kata sumber.

HAMP memang tidak bisa dilepaskan dari nuansa politik, karena memang yang mengusungnya parlemen. Hanya saja belakangan, jelas sumber, aroma politiknya sudah semakin kental dan kompleks, padahal Gerindra mengajukan HAMP tidak lain bermaksud memperbaiki kinerja Ditjen pajak, agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat maksimal dan kebocoran dapat ditekan.

Karena aroma politiknya sudah sangat kental dan kompleks, dan terlebih mengingat pengalaman pada Hak Angket Century sebelumnya, Partai Golkar dengan seenaknya begitu saja melenggang meninggalkan arena dan melakukan bargaining dengan Partai Demokrat. Lalu Ketua Umum Partai Golkar tiba-tiba saja menjadi Ketua Setgab (Sekretariat Gabungan) Partai Koalisi.

"Kita bisa review, setelah kasus century digelar di DPR, tidak lama kemudian Aburizal menjadi Ketua, setelah bertemu dengan SBY," kata sumber.

"KIta gak maulah dijadikan 'yoyo' oleh Golkar," tandas sumber.

Hal lain adalah soal HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) tandingan yang dipimpin Oesman Sapta, yang kata sumber, belakangan diketahui oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum HKTI yang sah, bahwa dana yang dipakai Oesman Sapta berasal dari Ical, panggilan akrab Aburizl Bakrie. tentu hal itu menjadi catatan tersendiri buat Prabowo, kata sumber menandaskan.

Sumber juga mengatakan, pada Senin 21 Februari 2011 malam, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menelepon Prabowo Subianto, dan pembicaraan berlangsung cukup lama. Intinya, Megawati berharap Gerindra tetap mendukung HAMP, karena Megawati juga rupanya sudah mencium gelagat akan adanya perubahan sikap Gerindra.

"Ibu Mega beberapa kali telpon pak Prabowo, dan setiap kali bel, cukup lama mereka ngobrol," ungkap sumber.

Namun begitu, tambah sumber, kalaupun Gerindra pada esok harinya akhirnya mengambil sikap untuk menolak HAMP, hal itu dilakukan bukan untuk tujuan pragmatis, namun justru untuk menghindarkan situasi politik yang semakin tidak kondusif, dan ada kemungkinan akan digunakan pihak-pihak tertentu dengan tujuan kepentingan pribadi dan kelompok.

"Sementara persoalan mafia pajak masih dapat kita lakukan dengan cara-cara lain, tidak mesti melalui HAMP," cetus sumber.

Ketika batamtoday menanyakan, apakah sikap Gerindra yang berbalik menolak HAMP juga disebabkan pengkhianatan PDIP kepada Prabowo tentang komitmen PDIP yang akan mendukung Prabowo menjadi Presiden 2014 mendatang, sumber mengatakan,tidak sama sekali.

"Tidak terkait itu. Memang ada perjanjian itu, waktu Prabowo bersedia mendukung Megawati sebagai Presiden di Pilpres 2009, ibu Mega tandatangan, akan mendukung Prabowo menjadi Presiden pada 2014," kata sumber.

Namun jika PDIP ingkar janji, yaa, kita kembalikan saja masalah etrsebut kepada mereka, karena yang berbuat janji bukan Prabowo, tetapi Megawati dan PDIP, pungkas sumber.