BATAMTODAY.COM, Bintan - Program 'Kepri Terang' adalah salah satu program andalan Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk melistriki seluruh wilayah Kepri. Namun, hingga saat ini diakuinya masih ada yang belum tersentuh listrik, terutama rumah warga yang berada di kawasan hutan.

"Program 'Kepri Terang' sudah hampir menyentuh seluruh masyarakat Kepri. Namun untuk di kawasan hutan belum bisa, karEna terkait status hutan saat ini sudah dipermasalahkan," ungkap Ansar Ahmad di Tanjunguban, Selasa (14/2/2023).

Disinggung mengenai bagaimana dengan yang sudah teraliri listrik dan statusnya juga di kawasan hutan yang juga dipermasalahan tersebut, Ansar Ahmad mengatakan terkait yang sudah dirinya tidak ikut campur.

"Kalau yang sudah teraliri dan status lahan hutan, saya tidak ikut campur. Namun untuk upaya pinjam pakai lahan hutan ke Kementerian sudah dilakukan secara menyeluruh," katanya.

Di Kabupaten Bintan, salah satunya ada belasan rumah warga Kampung Beringin, Desa Kuala Sempang, Kecamatan Serikuala Lobam, belum tersentuh listrik karena terkendala masalah status lahan yang masih berstatus hutan.

Dari sekitar 100 Kepala Keluarga (KK) di Kampung Beringin, hanya tinggal 20 persen yang belum terlaliri listrik, di mana sebelumnya sekitar 80 persen sudah teraliri listrik yabg memang dibangun oleh pihak PLN itu sendiri.

Namun akhir-akhir ini, justru warga sudah melakukan swadaya pasang tiang dan kabel sekitar 3 km dan meminta pemasangan listrik justru tidak bisa lagi, karena alasan masuk kawasan hutan. Walau pun dari biro PLN sendir sudah mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan membayarnya.

Tokoh pemuda Bintan, Erdis Suhendri menanggapi hal tersebut mengatakan, seharusnya selaku Gubernur Kepri yang membuat program 'Kepri Terang' bisa mencarikan solusinya. Jangan terkesan pasrah, karena masalah listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat, dan kaitannya jelas dengan kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk menunjang proses belajar anak-anak.

"Sebaliknya kalau memang hutan kawasan hutan saat ini jadi akar masalahnya dan dipermasalahkan, seharusnya tidak hanya masalah listrik yang jadi terabaikan, namun harus secara keseluruhan dan semua sisi, termasuk seperti pembangunan lainnya," tegasnya.

Karena, kata Erdis Sihendri yang juga Ketua FkUI KSBSI Bintan, jelas dengan pola seperti itu dirasakan tidak adil. Harapan masyarakat jelas kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi, seperti yang selalu digaungkan oleh para pemimpin daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Editor: Dardani