Minta Kementerian ESDM Pangkas Perizinan

Persoalan Pasokan Bauksit di Smelter PT BAI Harus Segera Diatasi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Tim Panitia Kerja (Panja) Bauksit Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di KEK Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (19/1/2023) lalu.

Kunker spesifik ini untuk melihat secala langsung pengelolaan smelter yang dikelola oleh PT BAI untuk mengolah bauksit menjadi alumina dan beebagai persoalan yang dihadapi, terlebih soal pasokan bauksit.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman, dari kunker Panja tersebut didapati bahwa suplai pasokan bauksit di smelter PT BAI mengalami kendala, dan saat ini hanya cukup untuk beberapa hari kebutuhan produksinya. Sehingga, perlu segera untuk diatasi.

• BACA JUGA: Jokowi Lepas Ekspor Perdana Grade Alumina dari PT BAI ke Malaysia dan Thailand

"Smelter PT PAI terkendala, yang notabene sekarang ini hanya cukup kurang lebih sekitar empat hari kebutuhannya. Artinya, apabila ini tidak ada suplai pasokan, berpotensi akan setop operasi. Dan ini juga tentu tidak baik bagi kita dan juga bagi keberlangsungan smelter. Karena di sini banyak tergantung orang kerja dan juga meningkatkan perekonomian daerah," kata Maman, Sabtu (21/1/2023).

Anggota Fraksi Partai Golkar ini juga mengungkapkan, dari hasil Kunker Panja ini terdapat beberapa temuan yang menyebabkan pasokan bauksit terkendala. Pertama, hal itu sebagai dampak dibentuknya tim yang diketuai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres).

Menurutnya, dengan adanya tim tersebut, hampir seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP), terutama Bauksit, langsung dimatikan. "Itu salah satu permasalahan yang paling krusial. Akhirnya, berdampak pada terhentinya pasokan di smelter dalam negeri, yaitu PT Bintan Alumina Indonesia," tukasnya.

• BACA JUGA: Belajar KEK di Kepri, Gubernur Ansar Ajak Gubernur Lampung ke PT BAI

Maman menambahkan, memang setelah melalui beberapa proses (negosiasi), protes para pemilik IUP akhirnya hidup lagi. Akan tetapi tetap berdampak.

"Ini yang mungkin kita harus kasih saran kepada pemerintah, hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan apalagi yang terkait dengan long term invest. Mining industri ini adalah long time investment, kita tidak bisa serta merta begitu gampang saja mengeluarkan kebijakan yang akhirnya bisa berimplikasi terhadap industri-industri turunan dari hilirisasi dari bauksit," terang Maman.

Maman menambahkan, permasalahan yang kedua, yaitu terkait dengan perizinan birokrasi di internal Kementerian ESDM (KESDM). Berdasarkan informasi yang diterimanya, setiap perizinan melepas bauksit untuk dikirim ke smelter ini harus melewati feasibility study.

• BACA JUGA: Dua TKA di PT BAI Baku Hantam, Satu Tewas Satu Luka Berat

"Kita juga sudah evaluasi, kita minta ESDM untuk bisa memangkas perizinan atau regulasi yang memang menurut kita tidak perlu proses pengulangan," kata Maman.

Maman berharap, pihak KESDM bersama Dirjen akan mendorong, membenahi sistem supply chain, termasuk membenahi perizinan maupun birokrasi di pemerintahan serta tata kelolanya.

Jika hal ini tidak dilakukan maka akan berpotensi membuka keran impor lagi karena mau tidak mau smelter ini harus berjalan.

"Kita dorong, memangkas atau mempercepat proses perizinan yang sudah ada. Harus ada kebijakan yang serius dari pemerintah untuk mau benar-benar membenahi sistem distribusi rantai supply pasokan dari hulu sampai ke hilirnya dalam industri bauksit ini," tutupnya.

Editor: Surya

---