JAKARTA, batamtoday - DPR mendukung penuh  penyelenggaraan pendidikan wajib belajar (wajar) 12  tahun pada diterapkan tahun 2013, meskipun masih banyak mendapat kritikan dari masyarakat.

Karena itu pemerintah diharapkan melakukan penyempurnaan dan peningkatan kualitas, sehigga penyelenggaraannya wajar 9 tahun selama ini dapat berjalan dengan baik.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri pada saat Rapat Kerja  dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Rapat Kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Atut Adianto, rapat diselenggarakan di Gedung DPR Senayan Jakarta kemarin. 

"Pendidikan wajib belajar 12 tahun tetap akan diterapkan pada tahun 2013 secara penuh, dan sekaligus tetap melanjutkan wajib belajar Pendidikan 9 tahun," kata Syamsul Bachri.

Menurut Syamsul, pendidikan wajib belajar 9 tahun yang sudah diterapkan pemerintah, banyak mendapatkan kritikan dari publik sehingga  perlu peningkatan dan penyempurnaan kualitas. 

Syamsul Bachri menjelaskan bahwa, tujuan untuk memperpanjang masa belajar dari 9 tahun menjadi program wajar 12 tahun sudah disosialisasikan ke seluruh daerah , bahwa pemerintah akan menerapkan wajar 12 tahun pada  2013.

"Dan DPR tetap akan memberikan dukungan secara penuh hal seperti ini telah mendapat respon publik secara positif," katanya.

Wakil Ketua Komisi X DPR menambahkan, mengenai alokasi dana pendidikan untuk program wajar 12 tahun, ada dua skenario alternatif yakni bisa dari Dana Alokasi Khusus (DAU) atau perluasan dana Operasional Sekolah dari SD, SMP, dan SMA atau SMK sehingga perlu ada penambahan anggaran.

Sementara Menteri pendidikan dan kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, arah kebijakan RKP pada 2013 yang diambil antara lain untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Selain itu, juga mengedepankan peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata, serta peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah,  dan peningkatan akses kualitas relevansi dan daya saing pendidikan tinggi.