BATAMTODAY.COM, Jakarta - Aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi terus digaungkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Seperti dilakukan puluhan politisi dan kader PKS di DPD PKS Kota Bogor yang turun ke jalan melakukan aksi penolakan kenaikan BBM di sejumlah titik di Kota Bogor.

Ditemui usai reses, anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Sri Kusnaeni menuturkan, sejak awal diumumkan kenaikan BBM oleh pemerintah, PKS sudah berkali-kali menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah untuk tidak menaikan BBM. Sebab, momentum menaikkan BBM dinilai tidak tepat.

Ia menduga, menaikkan BBM itu adalah untuk mendukung kepentingan pemerintah dalam mencari dana untuk menutupi pembangunan ibukota negara baru (IKN) dan juga diduga untuk kereta cepat. Namun tanpa melihat kebutuhan masyarakat yang saat ini betul-betul dalam kondisi sangat terpuruk, karena pandemi Covid-19.

"Saat ini ekonomi belum sepenuhnya pulih. Kalau BBM naik, otomatis bahan-bahan yang lain ikut naik, inflasi naik. Artinya ini masyarakat akan tambah sulit, akan tambah susah," ungkap Sri Kusnaeni saat reses di Dapilnya Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (14/9/2022).

Kemudian, Sri menuturkan, aksi penolakan kenaikan BBM dengan cara turun ke jalan yang dilakukan pada Sabtu (10/9/2022) itu, karena proses politik yang sebelumnya melalui forum-forum di DPR, forum-forum rapat dan lain sebagainya dinilai kurang efektif.

Apalagi, tekanan masyarakat saat ini sangat kuat dalam menyuarakan penolakan. Maka PKS mengajak warga untuk bersama-sama berjuang agar nantinya dapat mengubah sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah.

"Kita berharap masyarakat yang memang benar-benar sangat dirugikan dengan kenaikan BBM, ayo bersama-sama PKS berjuang dengan melakukan tekanan kepada pemerintah," tegasnya.

Sri juga menyadari, kenaikan BBM itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Tetapi, kalau di daerah ramai menyuarakan penolakan kenaikan BBM, dirinya meyakini pemerintah akan berpikir ulang dan berharap keputusan tersebut bisa dibatalkan.

"Kita selalu optimis dan kita berharap keputusan pemerintah bisa dibatalkan," tutupnya.

Sumber: RMOL
Editor: Dardani