Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Menko Airlangga Sebut 5,56 Juta Penduduk RI Miskin Ekstrem
Oleh : Redaksi
Rabu | 03-08-2022 | 18:33 WIB
airlangga1b1.jpg Honda-Batam
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem mencapai 5,59 juta per Maret 2022.

Airlangga mengatakan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,14 persen pada 2021. Lalu, turun menjadi 2,04 persen pada Maret 2022.

"Kemudian kemiskinan ekstrem pada 2021 ada 2,14 persen dan Maret 2022 turun ke 2,04 persen dengan standar kemiskinan 11.633. Jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang," ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (3/8).

Ia mengklaim jumlah orang yang masuk kelompok kemiskinan ekstrem turun seiring dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terus dilakukan pemerintah.

"Dengan program yang dilakukan dan perlindungan sosial, ini terlihat sudah ada perbaikan," terang Airlangga.

Sementara, Airlangga mengatakan pemerintah mengalokasikan dana untuk pemberdayaan sebesar Rp 95 triliun, perlindungan sosial Rp 400 triliun, dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sekitar Rp 600 triliun.

Kemudian, APBD menganggarkan dana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem sebesar Rp 49,93 triliun. Rinciannya, dana di pemerintah provinsi Rp 18,5 triliun dan kabupaten Rp 30 triliun.

Pemerintah juga meminta swasta untuk turun tangan mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Perusahaan swasta bisa menganggarkan dana CSR untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

"Jadi akan ada dikerjasamakan baik BUMN maupun swasta berupa CSR dengan kewajiban melakukan upaya pemberdayaan dengan CSR mereka dengan radius 5 km di sekitar wilayah ekonomi mereka, sehingga akan mengakselerasi program penanganan kemiskinan ekstrem," jelas Airlangga.

Kemiskinan ekstrem merupakan istilah yang mengacu pada Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di mana pendapatan sebesar US$1,9 purchasing power parity (PPP) per hari.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menerbitkan aturan main untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Jokowi memberikan instruksi kepada 22 menteri untuk menangani kemiskinan ekstrem di Tanah Air.

Beberapa di antaranya adalah menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri koordinator bidang perekonomian, menteri kesehatan, menteri ketenagakerjaan, menteri agama, dan menteri pertanian.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Yudha