BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Ansar Ahmad dengan tegas meminta semua OPD Pemprov Kepri untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan BPK pada APBD 2021, sebelum habis masa 60 hari.

Hal ini disampaikan Gubernur Ansar, saat konferensi pers usai Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aula Wan Seri Bani, Dompak, Tanjungpinang, Senin (20/6/2022). "Sebelum habis masa 60 hari, saya minta temuan-temuan itu ditindak lanjuti semua. Mengenai uang yang harus dikembalikan ke kas negara, segera dikembalikan," tegas Gubernur Ansar.

Tak hanya OPD Pemprov Kepri, Gubernur Ansar juga meminta hal yang sama kepada OPD Pemkab/Pemko se-Kepri, agar menindaklanjuti temuan BPK pada APBD 2021. "Untuk teguran-teguran kepada OPD dalam meningkatkan kinerjanya, kita minta menjawabnya secara tertulis dan jadikan sebagai fokus ke depannya, sehingga temuan-temuan dari BPK tersebut tidak lagi menjadi utang dari tahun ke tahun," kata Gubernur Ansar.

Terkait adanya temuan BPK di Sekwan DPRD Kepri, mengenai dugaan pemalsuan tandangan dalam SPJ, menjadi perhatian serius Gubernur Ansar. "Untuk temuan di Sekwan DPRD Kepri menjadi atensi khusus kita dan nanti akan kita bahas bersama DPRD, karena kita melihat di Sekwan DPRD ini melakukan kebiasaan kesalahan-kesalahan yang sama di masa lalu yang mungkin menyimpang dari aturan," ujarnya.

Lanjut Gubernur Ansar, ke depan ASN yang tidak disiplin akan 'dipinggirkan' ke posisi yang tidak bersinggungan dengan keuangan. "Kita sudah mulai menempatkan orang-orang yang memang punya kredibilitas dan kejujuran di tempat tersebut, agar kinerja lebih baik sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang terjadi di masa lalu," ungkapnya.

Gubernur Ansar juga menyinggu mengenai rotasi dan mutasi akan dilakukan pada Juli mendatang. Selain memperbaiki tata kelola pemerintahan juga adanya sejumlah ASN Pemprov Kepri yang pensiun.

"Juli mendatang ada beberapa pejabat yang pensiun, sehingga perlu kita lakukan rotasi maupun mutasi," tutupnya.

Editor: Gokli