Severity: Warning
Message: fopen(/tmp/ci_session176bdd784c748d98ba42cbeb26e70a9648fdb868718fb4ddbb3dc3959a1abbcfd8640e30): failed to open stream: No space left on device
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 172
Backtrace:
File: /home/t76248/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/t76248/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/t76248/public_html/system/core/Exceptions.php:271)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 143
Backtrace:
File: /home/t76248/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/t76248/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/t76248/public_html/system/core/Exceptions.php:271)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 143
Backtrace:
File: /home/t76248/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/t76248/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
BATAMTODAY.COM, Jakarta - UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang daerah otonom sebagai salah satu pengaturan terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Hal ini berkaitan dengan pembentukan atau pemekaran daerah otonom baru dan ruang bagi penggabungan daerah otonom.
Pernyataan Komite I DPD RI ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga saat memimpin delegasi Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan pada Senin (30/5/2022) lalu
"Soal penggabungan daerah otonom ini tentu saja berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri," kata Fernando.
Isu penataan daerah ini menjadi penting karena berdasarkan hasil evaluasi pemerintah selama ini, terdapat daerah yang dimekarkan sesungguhnya tidak mampu menjalankan otonomi sebagaimana tujuan pemekaran daerah yang diamanatkan oleh UU Pemerintahan Daerah.
"Dengan adanya hasil evaluasi itu, selanjutnya Pemerintah mengambil kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang masih berlangsung sampai saat ini," ujarnya.
Terkait kebijakan ini, menurut Fernando, Komite I DPD memberikan tanggapan dan 3 masukan kepada Pemerintah soal desain besar penataan daerah (desertada).
"Tanggapan dan 3 masukan Komite I DPD RI ini dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi daerah otonom yang saat ini ada dan pada saat yang sama saat ini aspirasi masyarakat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pembentukan daerah otonom baru sangatlah tinggi," ungkapnya.
Masukan pertama, Komite I DPD RI mendesak Pemerintah untuk memastikan soal jumlah daerah otonom yang ideal.
Masukan kedua, yaitu Komite I DPD RI mendesak Pemerintah merumuskan seperti apa penentuan indikator dan syarat pembentukan daerah otonom baru.
Sedangkan masukan ketiga, Komite I DPD RI meminta Pemerintah melakukan kebijakan penggabungan daerah otonom atas daerah yang tidak mampu mengurus urusan rumah tangganya.
Editor: Surya
Severity: Warning
Message: Unknown: Failed to write session data (user). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp)
Filename: Unknown
Line Number: 0
Backtrace: