BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah Provinsi Kepri, Eko Sumbaryadi melanjutkan arahan Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk menggelar rapat terkait laporan pelaksanaan pengadaan jembatan Batam-Bintan (Babin).

Laporan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPR) Kepri, Abu Bakar dan jajarannya di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (21/03/2022).

Dalam rapat tersebut, Eko menyampaikan kerja sama yang baik antar semua instansi yang terlibat dalam proyek pembangunan jembatan Babin ini sangat diperlukan demi tercapainya target-target yang telah di rencanakan.

• BACA JUGA: Sudah Masuk RKA, Pembangunan Jembatan Babin Dimulai 2023 Mendatang

"Proyek ini merupakan pencapaian besar bagi Kepri nantinya, untuk itu saya harap kepada semua pihak instansi yang terlibat dalam proyek ini harus dapat berkerja sama untuk mencapai target kita, tentunya ini akan memakan waktu dengan jangka panjang," tutur Eko.

Sementara itu, Abu Bakar memaparkan progres pembebasan lahan di sisi Pulau Bintan sebanyak 34 bidang tanah saat ini masih terus dilakukan upaya kepada pihak terkait untuk pembebasan lahan.

Menurutnya, pembebasan lahan akan rampung diakhir bulan ini dengan bantuan Dinas PUPR Pemkab Bintan agar proses selanjutnya dapat dilanjutkan lagi di awal bulan April 2022.

• BACA JUGA: CSL Minta Gubernur Ansar Segera Tuntaskan Persoalan Lahan Jembatan Babin

"Pembebasan 34 bidang tanah yang ada disisi pulau Bintan sedikit lagi akan rampung, dan kita targetkan akhir maret ini selesai. Maka dari itu kita memerlukan juga kerja sama dari Dinas PU Pemkab Bintan atas posisi wilayah tanah yang akan dibebaskan haknya," kata Abu Bakar.

Terakhir, Eko Sumbaryadi menegaskan jika ada kesulitan yang terjadi saat pembebasan lahan, diharapkan langsung dikordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan jalan penyelesaiannya.

"Saya minta pihak-pihak yang terlibat di sini dibuatkan wadah untuk saling berkomunikasi agar semua pihak langsung mendapatkan informasi secara cepat. Bahkan untuk tanah yang sulit dibebaskan, langsung turunkan tim untuk meninjau dan menyelesaikan permasalahannya," tutupnya.

Editor: Gokli