BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono akhirnya buka-bukaan soal dana pembangunan ibu kota baru. Ia mengatakan, pada dua tahun pertama pembangunan, proyek akan mengandalkan dana pemerintah alias APBN.

Artinya, bila Kementerian PUPR beberapa waktu lalu menyatakan pembangunan fisik ibu kota baru harus dimulai semester 2 tahun 2022, APBN akan menjadi andalan ibu kota baru sampai 2024. Penggunaan dana dilakukan demi memancing kepercayaan dari investor untuk masuk ke proyek tersebut.

Dana akan digunakan untuk pembangunan gedung pemerintahan (termasuk TNI/Polri) ataupun lembaga negara serta infrastruktur utama lainnya.

"Untuk tahap dua tahun pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk memancing market confidence kita harus membangun dari pemerintah (dananya)," kata Bambang secara virtual, Kamis (17/3/2022).

Terkait besarannya, Bambang mengatakan, pihaknya masih akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. Apalagi, akan ada rencana pembentukan peraturan terkait pendanaan IKN.

"Kami akan tanyakan kepada Kemenkeu dan Kementerian PUPR. Tentunya kalau kita ingin ada satu benchmark atau satu target di 2024 katakanlah itu satu angka, angka itu kan harus merefleksikan yang saya sampaikan. Tidak hanya membangun apartemen saja, tapi juga fasilitas pendukung apa yang harus dibangun dan dari mana sumber dananya segala macam. Jadi kami masih dalam tahap diskusi dengan dua kementerian tersebut," kata Bambang, secara virtual, Kamis (17/3/2022).

Menurutnya dengan menggunakan dana APBN ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius untuk membangun IKN.

"Kunci utama untuk 2024 kami ingin tahun itu ada sesuatu yang bisa diperlihatkan, kita bangun untuk menunjukkan ke masyarakat termasuk masyarakat luar negeri untuk membangkitkan market," imbuhnya.

Bersamaan dengan itu, tambah Bambang, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan investor untuk membangun fasilitas penunjang di luar wilayah utama 6.600 hektar.

"Apakah mereka bisa membangun secara cepat di luar 6.600 zona pendidikan dan sebagainya nah itu dalam perjalanan 2 tahun akan kami diskusikan dan bicarakan peluangnya dengan investor," katanya.

Sebagai informasi, proyek IKN diperkirakan menelan dana Rp466 triliun. Dari besaran angka itu, Bambang mengatakan 19,4 persen diambil dari APBN, 54,2 persen KPBU, 26,4 persen dari swasta.

Sumber: cnnindonesia.com
Editor: Dardani