Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

KHL Triwulan II Bintan Turun Rp64.673
Oleh : Harjo/Dodo
Rabu | 18-07-2012 | 11:25 WIB
T-sianturi-dp-bintan.gif Honda-Batam
Ketua Federasi  Konstruksi Umum dan Informal (FKUI) SBSI Bintan, T. Sianturi.

TANJUNGUBAN, batamtoday - Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) triwulan II  atau priode April-Juni 2012,  Kabupaten Bintan disepakati oleh Dewan Pengupahan Bintan yang terdiri dari wakil Apindo, Pemerintah dan Serikat Pekerja/buruh, Senin (16/7/2012) kemarin, sebesar Rp 2.027.246.

 
Dimana Nilai KHL tersebut, turun Rp64.673 dibandingkan KHL triwulan I (Januari-Maret) sebesar Rp2.091.919. Penurunan tersebut disebabkan terjadi penurunan pada harga sembako pada saat ini. Namun komponen transportasi dan properti, justru semakin meningkat dan naik dari sebelumnya. 

"Properti dan transportasi menjadi beban tertinggi pada penghitungan KHL setiap perhitungan KHL," kata Ketua Federasi  Konstruksi Umum dan Informal (FKUI) SBSI Bintan, T. Sianturi, Selasa (17/7/2012) kemarin.

Lebih jauh dikatakannya, terkait komponen transportasi dan properti memang menjadi sebuah pertimbangan yang paling krusial dalam perhitungan KHL. Karena hal tersebut tentunya, akan berdampak kepada seluruh pihak yang terkiat, terutama buruh. 

“Itu jelas menjadi pekerjaan rumah, semunya. Karena kalau di bebankan ekpada pengusaha jelas, akan menberatkan pengusaha dan berkaitan dengan upah kedepan. Walau pun KHL tidak satu-satu dalam penentuan UMK  dan masih banyak faktor lain yang tidak kalah pentingnya,” terangnya.

Sudah seharusnya pemerintah selaku pemegang kendali, bisa mencarikan solusi dalam hal ini, sehingga pihak pengusaha dan buruh, sama-sama bisa memberikan terbaik.  Mengingat, kondisi invetasi, terutama di wilayah Kawasan Industri bintan (KIB) Lobam, pada saat ini sedang kurang baik, yang tentunya kalau beban terlalu berat yang paling ditakutkan angka pengangguran yang makin bertambah. 

“Kalau penganguran bertambah, jelas angka kriminilitas secara otomatis akan meningkat. Maka dalam hal ini jelas perlu solusi baik kepada investasi maupun terhadap nasib buruh. Semua pihak harus memikirkan kepentingan yang lebih luas,” imbuhnya.