Pemko Batam Tertibkan Perusahaan Outsourcing Bermasalah

Pemko Batam Tertibkan Perusahaan Outsourcing Bermasalah

Oleh : Ocep/Dodo

Kamis | 12-07-2012 | 14:21 WIB

Rudi, Wakil Wali Kota Batam.

BATAM, batamtoday - Pemerintah Kota Batam akan melakukan penertiban kepada perusahaan-perusahaan alih daya (outsourcing) yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan.

Wakil Wali Kota Batam Rudi menegaskan pemerintah kota akan mengambil kebijakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan outsourcing yang tidak mengikuti aturan.

"Saya siap turun langsung ke lapangan menertibkan perusahaan outsourcing yang bermasalah," ujar Rudi di hadapan seratusan massa FSPMI yang berunjuk rasa ke Kantor Wali Kota Batam, Kamis (12/7/2012).

Kepada massa FSPMI, Rudi mengatakan dia dan Jarefriadi Kepala Disnaker Batam telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan FSPMI Kepri dan Batam.

Hasilnya, pemerintah kota bersedia untuk segera menertibkan perusahaan-perusahaan outsourcing yang bermasalah sesuai desakan FSPMI.

Dia meminta kepada FSPMI untuk merekomendasikan nama perusahaan outsourcing yang dinilai bermasalah atau beroperasi tidak sesuai aturan dalam menyalurkan tenaga kerja.

Pemerintah kota, katanya, tidak berewenang menghapuskan perusahaan outsourcing karena tidak ada aturan untuk itu, namun dapat menertibkan pengoperasiannya.

Karena itu, pemerintah kota akan segera menertibkannya sesuai rekomendasi FSPMI dan dari hasil kajian Disnaker, mengingat perusahaan outsourcing di Batam sudah banyak yang melanggar aturan dan sangat merugikan pekerja.

Selain itu, lanjut Rudi, pemerintah kota juga berjanji bahwa penggunaan upah sektoral di Batam akan diterapkan mulai 2013.

"Kami akan secepatnya mengirimkan surat ke pemerintah pusat bahwa Batam akan menerapkan upah sektoral mulai tahun depan," ujarnya.

Dan terakhir, pemerintah kota juga katanya akan mendesak Pemprov Kepri untuk menagih pengadaan 20 unit bis pekerja sesuai janji Presiden.

"Tapi kawan-kawan serikat pekerja perlu juga ikut mendesak lebih intensif ke pemprov," sambung Rudi.

Setelah menyampaikan hal-hal itu massa yang dipimpin Ketua DPW FSPMI Kepri Otong Sutisna membubarkan diri dengan tertib.

Pihak kepolisian sendiri menurunkan personil dengan jumlah yang terlihat hampir sama dengan pendemo guna melakukan pengamanan.

Namun yang menarik, meskipun jumlah massa pekerja yang turun hanya berjumlah seratusan orang, namun pengamanan yang diberikan terkesan berlebihan dimana sekeliling Kantor Wali Kota Batam dipasang kawat berduri berlapis.

TERKINI
POPULER

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Pengamat Sebut Timnas Indonesia Harus Menang Besar Lawan Filipina

Korban PHK Terima Bantuan Tunai 60 Persen dari Gaji Selama 6 Bulan

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

Dewan Pengupahan Bintan Sepakati Usulan Kenaikan UMK 2025 Sebesar 6,5 Persen

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Naik 6,5 Persen, Ini Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi

Disnaker Kepri Rampungkan Pembahasan UMP 2025 Sesuai Permenaker 16 Tahun 2024

Menaker Sambut Putusan MK, Langkah Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia