Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

313 Anak Ikuti Kongres Anak Indonesia di Batam
Oleh : Ocep/Dodo
Rabu | 11-07-2012 | 16:24 WIB
arist_merdeka_sirait.jpg Honda-Batam
Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak.

BATAM, batamtoday - Sekitar 313 anak dari perwakilan seluruh provinsi di Indonesia berkumpul di Batam dalam acara Kongres Anak Indonesia XI untuk menghasilkan rekomendasi Suara Anak Indonesia yang akan disampaikan kepada Pemerintah RI, Rabu (11/7/2012).


Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, mengatakan Kongres Anak Indonesia akan menjadi salah satu mekanisme nasional dalam pemenuhan hak partisipasi anak yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak No.23/2002.

"Kongres ini menjadi salah satu mekanisme untuk kita mendengar pendapat anak. Hasil kongres ke-11 ini akan disampaikan kepada Presiden saat Hari Anak Nasional," ujarnya di Batam, Rabu (11/7/2012).

Menurutnya, rekomendasi dari kongres ini berupa Suara Anak Indonesia yang membahas permasalahan anak dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi dan jaringan anak.

Pembahasan aspek tersebut akan dirumuskan dalam setiap komisi yang dibentuk 313 anak-anak Indonesia yang berusia 12-17 tahun dalam kongres yang berlangsung 9-14 Juli 2012 di Batam.

"Kongres Anak Indonesia sudah dibuka hari ini dan tidak ada satupun orang dewasa yang ikut membahas lima komisi itu. Anak-anak Indonesia akan merumuskan kembali 5 pilar itu dan apakah anak-anak ini bisa didengar pendapatnya. Ini adalah peristiwa yang luar biasa," tambahnya.

Arist menjelaskan melalui Kongres Anak Indonesia sejak dini anak-anak belajar demokrasi, menerima dan menghargai perbedaan, mengetahui hak-haknya dan mengetahui cara melindungi dirinya dari pelanggaran hak.

Kongres Anak Indonesia XI yang diselenggarakan di Hotel Golden View Batam mengambil tema Wujudkan Indonesia Ramah Anak.

Kongres ini merupakan kerja sama Komnas Perlindungan Anak dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Batam yang didukung oleh Kementerian Sosial RI dan Pemko Batam.