Kecurangan Pilwako Tanjungpinang Berpotensi Massif-Terstruktur

Kecurangan Pilwako Tanjungpinang Berpotensi Massif-Terstruktur

Oleh : Ade Kelana/Charles/Dodo

Selasa | 10-07-2012 | 18:43 WIB

Zamzami A Karim.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Pengamat politik lokal Zamzami A Karim mengatakan kurangnya transparansi KPU dan Panwasda Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang akan mengarah kepada tarik menarik kepentingan masing-masing calon sehingga akan mengancam proses demokrasi yang berpotensi curang secara massif dan terstruktur.

Akibatnya, selain akan menimbulkan munculnya gugatan di masa yang akan datang, pemerintah daerah dan rakyat secara otomatis akan dirugikan dengan besarnya biaya Pilwako yang akan ditanggung APBD.

"Kita sangat mengharapkan, KPU dan Panwsda Tanjungpinang dapat bekerja dengan transparan dan akuntabel serta netral dalam setiap tahapan kegiatan Pilwako di Tanjungpinang," ujarnya kepada batamtoday, Selasa (10/7/2012).

Dikatakan Zamzami, KPUD dan Panwasda dibentuk sebagai lembaga independen dan harus netral dari kepentingan tarik menarik politik masing-masing kandidat yang sedang berkompetisi.

"KPU harus bisa mengusahakan dalam melaksanakan tugas tugasnya jangan sampai ketidaknetralan tersebut terjadi dalam pelaksanaan Pilwako," kata dia

Zamzami juga mengingatkan, jangan akibat dari ketidakterbukaan, akuntabilitas serta netralitas KPU dan Panwasda dalam setiap pelaksanaan Pilwako, akan berakibat fatal, hingga menuai gugatan dari masyarakat khususnya masing-masing calon.

"Profesionalisme KPU dan Panwasda sangat dibutuhkan dalam masalah keakuratan data pemilih tetap, perhitungan suara, mobilisasi dan masalah money politics jika ada ditemukan," ujarnya

Selain itu, sinergitas antara KPU dan Panwasda Tanjungpinang juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan dan pengawasan setiap tahapan Pilwako secara ketat terhadap perilaku para kontestan maupun tim sukses masing-masing pasangan calon.

"Kita sangat mengharapkan, KPU dan Panwas dapat bekerja secara profesional akuntabel, dan mengawasi secara ketat dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilwako hingga tidak ada satu pihak-pun kepentingan kelompok tim sukses maupun siapa saja yang bisa masuk dan mempengaruhi pemikiran mereka," ujar Zamzami.

Dalam kesempatan itu, Dosen Stisipol Raja Ali Haji Tanjungpinang ini juga mengingatkan, pemerintah agar tidak memberikan tekanan maupun manuver dalam pengucuran dana anggaran, sebagaimana KPU dan Panwasda melekat dalam institusi pemerintah, khususnya dalam kesekretariatan dan anggaran.

"Jangan gara-gara hubungan kesekretariatan ini, terjadi tarik menarik kepentingan, untuk menyeret atau menggiring KPU menjadi partisan pada salah satu calon, hingga tidak netral dalam melaksanakan tugas Pilwako Tanjungpinang," pungkasnya.

TERKINI
POPULER

Plt Gubernur Marlin Dorong Pelajar Raih Cita-cita Lewat Pemanfaatan Teknologi dan Akhlak Mulia

XL Axiata dan Kemen PPPA Luncurkan Program Sisternet 'She Inspire' Bagi Perempuan di Lapas

Batam Langganan Banjir, Andi Agung: Kita Giatkan Gotong Royong hingga Tingkat Kelurahan

Pemprov Kepri Raih Penghargaan UKPBJ Proaktif dengan Capaian UMK Tertinggi

Kadisdik Kepri Sebut 3.500 Tenaga Pendidik Non ASN Bakal Diangkat Jadi PPPK

OJK Komitmen Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan secara Merata dan Setara

Batam Banyak Butuh Guru, Tapi Honorer Jadi Prioritas, Bukan Lulusan PPG

Satlantas Polresta Tanjungpinang Gelar Lat Pra Ops Zebra Seligi 2024

Gelap dan Minim Rambu, Pegawai RSJKO EHD Tanjunguban Alami Kecelakaan di Jalan Indunsuri Lobam

Nuryanto Sebut RT/RW Jadi Dasar Pembangunan Batam, NADI Tambah Insentif

Jalan Lintas Timur Bintan Mulai Rusak, Belum Genap Setahun Usai Pembangunan

Perusahaan Temui Langsung Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan Kebun Sayur Marina

Ratusan Kosmetik Impor Tak Berizin Diamankan BPOM Kepri

Bermodal Surat Rekomendasi, Beli Ratusan Liter Premium di SPBU Tembesi

Penggunaan Logo Militer oleh Warga Sipil Masih Marak di Batam