Perlindungan bagi Pekerja Informal Masih Minim

Perlindungan bagi Pekerja Informal Masih Minim

Oleh : Redaksi/Pikiran Rakyat

Selasa | 10-07-2012 | 18:27 WIB

JAKARTA, batamtoday - Pemerintah akan terus meningkatkan perlindungan bagi pekerja informal atau Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK). Nilai dasar penghasilan perhitungan iuran (premi) untuk pekerja miskin sektor informal kepesertaan ditetapkan sebesar Rp800.000.

Hal itu terungkap saat penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) Kementerian Sosial dengan PT Jamsostek (Persero) tentang Asuransi Kesejahteraan Sosial, di gedung Kementerian Sosial Jln. Salemba, Jakarta, Senin (9/7/2012) kemarin.

MoU memberikan perlindungan sosial bagi pekerja informal atau TK-LHK berupa bantuan iuran (premi) Asuransi Kesejahteraan Sosial. Program jaminan sosial yang akan diberikan kepada pekerja sektor informal untuk 2012 adalah program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JK).

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi Z.A. Dulung mengatakan, untuk meningkatkan jumlah pekerja informal agar terlindungi Jamsostek, pihaknya menginginkan dana-dana bantuan sosial yang bersumber dari APBN dapat digunakan secara efektif.

"Dana bantuan sosial di APBN berjumlah Rp 60 triliun tapi untuk Kemensos Rp 2,5 triliun. Kita berjuang agar dana itu bisa digunakan lebih efektif, termasuk untuk memberi bantuan iuran pekerja informal dalam asuransi kesejahteraan sosial," katanya.

Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga menegaskan, jaminan sosial merupakan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

"Dengan adanya kegiatan pemberian premi diharapkan dapat meningkatkan jumlah pekerja sektor informal atau tenaga kerja luar hubungan kerja yang mendapatkan perlindungan program jamsostek seperti amanat UUD 1945," kata Hotbonar.

Dia mencontohkan, program perlindungan untuk pekerja sektor informal sudah dilakukan pemerintah daerah Purwakarta dengan mengandalkan APBD. Termasuk pekerja informal ini antara lain, guru ngaji, petugas hansip, tukang becak, tukang sayur, tukang kios rokok.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 30,01 juta jiwa atau sekitar 12,49% dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 240,27 juta jiwa.

Untuk pekerja sektor formal berdasarkan data BPS Februari tahun 2012, berjumlah 42,1 juta jiwa di mana 10,6 juta dari mereka terlindungi program Jamsostek aktif. Sedangkan, jumlah pekerja sektor informal mencapai 70,7 juta jiwa namun yang dilindungi program Jamsostek baru 771.057 jiwa.

Oleh karena itu, Andi menambahkan, tahun depan Kemensos akan mengusulkan program perlindungan sosial yang jauh lebih sempurna dan cocok dengan masyarakat Indonesia, terutama yang untuk pekerja informal yang miskin.

TERKINI
POPULER

Polda Kepri Gelar Upacata Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024

Tolak Kenaikan PPN, Saatnya Kebijakan Kreatif untuk Indonesia Lebih Baik

Ribuan Eks Anggota Jamaah Islamiyah Kembali ke NKRI

PM Malaysia Sebut Pidato Prabowo Sangat Penting Meski Pahit

FORKI Kepri Apresiasi Medali Fauziah dan Rido di Kejuaraan Karate FORKI Riau Championship

Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Sebut Komunikasi Intenal Fondasi Utama

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Naik 6,5 Persen, Ini Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi

Disnaker Kepri Rampungkan Pembahasan UMP 2025 Sesuai Permenaker 16 Tahun 2024

Menaker Sambut Putusan MK, Langkah Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia