BATAMTODAY.COM, Jakarta - Laporan dari masyarakat tidak akan didiamkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu juga laporan dari Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia tentang dugaan korupsi pengadaan pesawat pada tahun 2006.

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan informasi dari Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia soal pengadaan pesawat akan dipelajari dan ditindaklanjuti.

Penegasan ini disampaikan Firli untuk merespon kepercayaan dari Serikat Pekerja Garuda yang yakin laporan mereka akan ditindaklanjuti.

"KPK pastikan bahwa semua informasi dari masyarakat, KPK perhatikan, tentu KPK pelajari dan dalami termasuk keterangan baik yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan," ujar Firli seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/11/2021).

Firli memastikan, KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dan tidak pernah lelah sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi.

"Siapapun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti karena itu prinsip kerja KPK," tegasnya.

Jenderal bintang 3 Polri itu memahami keinginan masyarakat untuk pemberantasan korupsi. Dan karenanya, KPK terus bekerja untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Sehingga, bisa diketahui apakah ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana korupsi.

"Tolong berikan waktu untuk kami bekerja, nanti pada saatnya KPK pasti memberikan penjelasan secara utuh setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti sudah selesai karena kita bekerja berdasarkan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti tersebutlah membuat terangnya suatu peristiwa pidana korupsi dan menemukan tersangka," jelas Firli.

Nantinya, KPK juga akan menyampaikan kepada publik terkait perkembangan penanganan perkara, termasuk hasil-hasil penyidikan.

KPK memegang prinsip the sun rise and the sun set principle, seketika seseorang menjadi tersangka maka harus segera diajukan ke persidangan peradilan.

KPK bekerja dengan berpedoman kepada asas-asas pelaksanaan tugas KPK. Di antaranya menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Kami masih akan terus bekerja, pada saatnya kami akan memberikan penjelasan kepada publik," pungkas Firli.

Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia yang diwakili oleh Tomy Tampati dkk mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa (9/11/2021).

Kedatangan mereka bertujuan untuk mengantar surat dukungan kepada KPK untuk melakukan pengusutan terhadap transaksi yang patut diduga adanya tindak pidana korupsi pengadaan pesawat.

"Sebenarnya dari kami sudah beberapa kali melaporkan, namun sampai detik ini belum ditindaklanjuti. Maka dari itu saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari komisaris Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi mark up. Maka dari itu kami minta KPK melakukan pengusutan terhadap indikasi yang ada," ujar Tomy kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).

Selain indikasi korupsi pengadaan pesawat kata Tomy, sebagaimana telah disampaikan oleh Komisaris Garuda bahwa ada penunjukan konsultan secara langsung nilainya Rp 800 miliar.

"Kami harap KPK juga melakukan pengusutan. Mudah-mudahan ini jadi pintu masuk KPK baik pengadaan pesawat, mesin pesawat yang pernah kami laporkan," kata Tomy.

Tomy menjelaskan, pengadaan pesawat dimulai pada 2006 dan disetujui pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Saat itu disetujui pengadaan 25 pesawat Boeing.

“Namun, di zaman Pak Soegiarto (Menteri BUMN saat itu) karena ada pertimbangan likuiditas, kita diminta untuk tidak ditunda dan ditindaklanjuti di zaman Sofyan Djalil," tutur Tomy.

Atas dasar itu, jika dikaitkan dengan beban masa lalu, maka serikat pekerja selalu mengatakan di media bahwa pemerintah harus ikut bertanggung jawab karena pemerintah juga yang ikut dalam pengangkatan direksi, komisaris, dan menyetujui ekspansi armada.

Saat ini dugaan korupsi pengadaan pesawat mulai terkuak di publik, Tomy menjawab soal adanya kesan bahwa karyawan tidak peduli. Padahal, Serikat Pekerja Garuda sejak 2006 telah melaporkan ke KPK.

"Maka dari itu kami berharap KPK kalau memang mau ditindaklanjuti, kesempatan sekarang ini ada pintu mereka masuk terkait dengan transaksi kosultan, CRG, dan terkait pengadaan (Boeing) 777. Ini penting kami sampaikan biar tudingannya itu jelas, siapa yang jadi maling di republik ini terkait dengan pengadaan pesawat," tegasnya.

Editor: Dardani