TANJUNGUBAN, batamtoday - Tokoh masyarakat Bintan Utara Sahat Simanjuntak di Tanjunguban menilai wacana pemekaran Kabupaten Bintan yang sempat berhembus hendaknya disiapkan konsep yang jelas agar tidak sia-sia dan malah membuat pembangunan menjadi terbengkalai.

Wacana pemekaran tersebut dinilainya kuat dengan muatan politis yang bisa menghanyutkan semua program pembangunan di tengah masyarakat.   

“Masyarakat hendaknya jangan hanyut dalam retorika politik yang makin membuat carut marutnya kondisi politik dan membuat program pembangunan jadi terbengkalai, bahkan jadi terlupakan,” kata Sahat, Sabtu (30/6/2012).

Dimana kata Sahat yang juga tokoh pendiri  ormas  Pemuda Pancasila (PP), hingga saat ini masyarakat yang ada di Bintan Utara, masih banyak yang terpanggang kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, gizi buruk dan pengangguran yang semakin meningkat.

Sahat menyampaikan hendaknya penyelenggara pemerintah negara, penyelenggara pemerintahan serta para tokoh masyarakat, bisa tergugah hati nuraninya baik yang duduk sebagai pemimpin maupun jajarannya, sepeti lembaga eksekutif dan legislatif untuk kembali kepada konsep pembangunan maritim (bahari-red.) mengingat Bintan memiliki potensi bahari yang luar biasa. 

Hal tersebut guna mempercepat pencapaian dan mewujudkan hakekat pembangunan yang bermuarauntuk mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan geografis di negeri kepulauan ini. 

“Negeri kepulauan yang disatukan oleh lautan memiliki potensi sumberdaya ekonomi yang melimpah dan tinggal sistem pengelolaan yang dibutuhkan secara profesional, agar bisa maksimal,” imbuhnya.

Lebih jauh Sahat mengatakan, yang menjadi tanda tanya besar di daerah maritim termasuk Bintan, justru sampai saat ini belum memiliki pelabuhan bongkar muat yang sah, di luar yang ditetapkan bersamaan dengan FTZ.

“Kenapa sampai sekarang tidak ada pelabuhan bongkar muat rakyat yang dikelola secara sah. Apakah ada kesengajaan guna memlihara pelabuhan yang tersebar dan bisa dikategorikan ilegal dan dengan kepentingan para pengusaha masing-masing. Kemana aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang bsia mengambil kebijakan di negeri ini,” ujarny sinis.