Terjerat Korupsi APBD

Presiden Tandatangani 200 Ijin Pemeriksaan Kepala Daerah

JAKARTA, batamtoday - Wakil Ketua Komisi III DPR Muhammad Nasir Jamil mengatakan, Mendagri Gamawan Fauzi telah menandatangani 200 ijin pemeriksaan kepala daerah untuk diteruskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendapat persetujuan. Mereka pada umumnya terlibat dalam kasus pengadaan barang dan jasa serta penyalagunaan APBD.

"Dua minggu lalu, ada 173 kepala daerah yang terjerat korupsi dan ijin pemeriksaannya telah ditandatangani Presiden. Beberapa waktu lalu, saya kebetulan satu pesawat dengan Mendagri dikasih tahu sudah ada penambahan 200 kepala daerah yang ijin pemeriksaannya ditantadangani," kata Nasir di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, itu berarti sepertiga dari 491 kabupaten/kota  dan 33 provinsi, kepala daerahnya terjerat kasus korupsi yang merupakan produk dari Pilkada secara langsung. Atas dasar hal itu, pemilahan kepala daerah dikembalikan mekanisme di DPR karena pemilihan secara langsung oleh rakyat ternyata juga tidak menjamin mendapatkan pemimpin yang negawaran.

"Pemilihan secara langsung itu memunculkan banyak calon-calon yang bermasalah karena mereka yang memiliki uang, sementara yang negarawan tidak maju karena tidak memiliki dana yang cukup untuk maju. Pilkada langsung itu membutuhkan biaya yang sangat besar," katanya.

Nasir berharap pemerintah dan DPR mengkaji ulang dasar pemilihan secara langsung atau tidak dalam sistem ketatanegaraan.

"Dulu partai politik yang dituduh main mata yang pemilihan di DPRD, kemudian dilakukan pemilihan olah rakyat, tetapi hasilnya tetap sama saja. Ini berarti soal mentalitas, dan memunculkan premodialisme harus putra daerah, padahal SDM-nya tidak memadai dan tidak bener. Saya berharap ada upaya mengkaji ulang dalam sistem ketatangeraan kita, harus ada evaluasi," kata politisi PKS ini.

Sedangkan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengaku terkejut dengan penambahan jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi dalam dua pekan dari 173 kepala daerah menjadi 200 kepala daerah.

"Sungguh mengherankan 200 kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota diperiksa karena prilaku koruptip ini jelas anti Pancasila. Kalau sudah sepertiga dari jumlah kabupaten/kota, kepala daerahnya terjerat korupsi maka ini bisa merontokan negara. Karena kehancuran suatu negara atau bangsa itu, bukan karena serangan dari luar tetapi hancur karena korupsi," kata Hajriyanto.

---