Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Almuzzamil Yusuf Dukung Perluasan Jaringan RRI di Perbatasan
Oleh : surya
Senin | 18-06-2012 | 16:28 WIB
AlMuzzamil_Yusuf.jpg Honda-Batam

Anggota Komisi I DPR Almuzzamil Yusuf

JAKARTA, batamtoday - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mendukung kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) yang akan memperluas dan memperbaiki jaringan siarannya di wilayah perbatasan dalam waktu dekat. Untuk itu, Muzzammil akan mendukung kebijakan tersebut dengan meningkatkan anggaran LLP RRI dalam APBN 2013. 

Muzzammil menyayangkan sampai saat ini masih banyak daerah yang belum mendapatkan jaringan siaran RRI, terutama di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. "Sebagai contoh di Pulau Kalimantan, sejak kemerdekaan RI sampai sekarang, kurang lebih 2/3 daerahnya masih blank spot dari siaran RRI," jelas AlMuzzammil Yusuf di Jakarta, Senin (18/6/2012).

Jika blank spot siaran RRI ini, kata Muzzamail, jika terus dibiarkan berbahaya bagi keutuhan NKRI. Masyarakat diperbatasan lebih familiar dengan informasi dan budaya negara tetangga dibandingkan dari Indonesia. ”Di beberapa daerah perbatasan ini sudah terjadi. Saudara-saudara kita sudah ada yang pindah kewarganegaraan. Kalaupun tidak pindah, badan mereka di Indonesia tapi jiwanya di negara tetangga," paparnya.

Untuk itu Muzzammil berharap ada sinergisitas antara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), LPP RRI, dan Kemenkominfo dalam memperluas dan memanfaatkan jaringan siaran RRI untuk memberikan akses informasi yang mudah bagi penduduk di perbatasan.

“BNPP dalam menjalankan kebijakannya harus menggandeng RRI untuk menyampaikan informasi dan pembinaan nasionalisme kepada masyarakat di perbatasan. Melalui jaringan RRI yang menasional akan sangat efektif untuk memupuk dan meningkatkan rasa cinta tanah air masyarakat perbatasan dan pelosok,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS di bidang Pertahanan, Komunikasi, dan Luar Negeri ini.

Untuk mendukung peran RRI, Muzzamil mengapresiasi rencana kebijakan Menkominfo, Tifatul Sembiring yang akan membagikan secara gartis 10.000 radio kepada masyarakat di daerah perbatasan.

“Namun jumlahnya masih sedikit. Kami berharap Kemenkominfo agar menganggarkan dalam jumlah banyak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan sebagai prioritas utama," katanya.

Dalam pandangan Muzzammil, RRI merupakan satu-satunya media komunikasi dan informasi termurah dan termudah untuk menyampaikan informasi, nilai, budaya dan semangat persatuan dan kesatuan tanpa dibatasi hambatan infrastruktur darat dan laut. “Dikatakan murah karena harga radio murah dan operasional siarannya menggunakan APBN. Mudah karena radio bisa didengar dalam berbagai keadaan," jelasnya.

Selain itu, menurut Muzzammil, RRI merupakan media kampanye yang murah bagi para calon pemimpin baik lokal maupun nasional yang memiliki kapasitas dan integritas namun tidak memiliki dana yang memadai untuk berkampanye.

“ Jadi pada masa kampanye baik Pilkada, Pemilu, dan Pilpres, RRI harus menyediakan waktu yang sama kepada semua kandidat untuk menyampaikan gagasan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia tanpa dipungut bayaran iklan kampanye," jelas politisi asal Lampung ini.

Jika ini terwujud, Muzzammil yakin modal kampanye bukan lagi persoalan utama dalam memilih calon pemimpin atau negarawan kedepan. “Peluang untuk korupsi juga kecil, karena biaya kampanye calon tidak besar," tutup Muzzammil.