BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja, Anggota DPD RI asal Kepri, menilai kebijakan pemerintah mengintegrasikan pengelolaan Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) merupakan langkah maju dan tepat dalam memperlancar arus lalu lintas barang masuk dan keluar.

Pengeintegrasian KPBPB BBK diwujudkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melalui PP nomor 41 tahun 2021.

"Kalau pandangan saya, terintegrasi itu lebih baik untuk lalu lintas barang di Batam, Bintan dan Karimun. Terintegrasi ini pengaruhnya besar terhadap kemajuan Kepri, kalau lalu lintas barang lebih lancar lebih baik dong," kata Haripinto di Jakarta, Senin (26/4/2021).

• BACA JUGA: Soal Integrasi BBK, Indef Minta Masalah Kelembagaan Dituntaskan Dulu agar Menarik Minat Investor Asing

Menurut Haripinto, jika BBK terintegrasi maka akan semakin baik dalam pengelolaan daripada sekarang terkendala administrasi dan terkotak-kotak dalam penyalanannya, karena sistemnya FTZ-nya yang diterapkan masih enclave, bukan menyeluruh.

"Jauh lebih baik lagi, kalau integrasi ini pemberlakuaannya untuk seluruh wilayah Batam, Bintan dan Karimun, bukan enclave. Saya malahan beberapa kali mengusulkan, tidak hanya BBK saja yang menyeluruh, tapi seluruh Provinsi Kepulauan Riau, karena Kepri itu memiliki keunggulan lokasinya," kata Anggota Komite IV DPD RI membidangi APBN, Ekonomi, Perbankan, Koperasi dan UMKM, BUMN dan Penanaman Modal ini. 

Haripinto menilai kebijakan terintegrasi pengelolaan BBK merupakan langkah tepat guna mengejar ketertinggalan Bintan dan Karimun dibandingkan Batam dalam hal pertumbuhan perekonomian.

Saat ini, lanjut Haripinto, kendala yang dijumpai dari pengelolaan FTZ Bintan dan Karimun jauh lebih banyak dibandingkan Batam.

• BACA JUGA: PP 41 Integrasikan KPBPB Batam-Bintan-Karimun Jadi Lokomotif Ekonomi Nasional

"Tidak ada kata terlambat, dari kaca mata bisnis menurut saya bagus. Mudah-mudahan Bintan dan Karimun bisa mengejar ketertinggalan lebih cepat secara cepat secara perekonomian dengan terintegrasi, apalagi kalau jembatan Batam, Bintan sudah jadi," katanya. 

Mantan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI itu, menilai perekonomian Kepri saat ini mengalami penurunan dalam pertumbuhan, karena sepinya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kepri.

Sebab, perekonomian Kepri saat ini lebih mengandalkan sektor jasa dan perdagangan seperti pariwisata, meskipun ada sumber pendapatkan lain dari sektor industri, migas, batu bara dan perkebunan sawit.

"Perkembangan ekonomi Kepri saat ini turun, akibat wisman tidak ada, biasanya satu tahun kita satu juta wisman. Tapi mash beruntung ditopang sektor ingdustri di Batam, Bintan dan Karimun. Jadi permasalahan domestiknya ada di sektor perdagangan dan jasa, kalau sektor lain seperti perkebunan sawit, tambang batu bara, migas tidak ada masalah," ujarnya.

• BACA JUGA: Integrasi Kawasan Perdagangan Bebas BBK Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Karena itu, pengintegrasian BBK ini menjadi momentum bagi pemerintah pusat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepri dan nasional. Sebab, Kepri akan dijadikan proyek pusat pertumbuhan nasional, sehingga membuka peluang investasi pemodal dalam negeri (PMD) dan pemodal asing (PMA).

"Pengintegrasian BBK ini juga menjadi momentum untuk memperbaiki masalah kepabeanan, perpajakan, kepelabuhan, karantina agar di selesaikan di daerah. Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan tidak mungkin day today menyelesaikan. Di daerah ada gubernur, walikota dan bupati, suara daerah harus diakomodir," katanya.

Senator asal Provinsi Kepri ini berharap dengan berbagai kendala administrasi bisa diselesaikan di daerah, dan tidak perlu sampai ke pusat. Maka akan memperpendek waktu perizinan, mengurangi biaya-biaya tak terduga, serta mempercepat arus lalu lintas barang masuk dan keluar.

"Orang bisnis itu yang penting urusan cepat selesai, bukan masalah pemimpin yang mengelola. Siapa saja tidak masalah, tapi yang penting suara daerah harus diakomodir," katanya.

• BACA JUGA: Sebelum Integrasikan BP Batam, Tuntaskan Dulu Soal Hubungan Kerja Pemko-BP Batam

Kendati begitu, Haripinto mengingatkan agar pengelolaan pengintegrasian BBK tidak meniru pengelolaan FTZ Batam, di mana Walikota Batam Muhammad Rudi sekarang menjadi Kepala Ex-Officio Badan Pengusahaan ( Batam), karena hal tersebut tidak sempurna.

"Saya kira soal pengintegrasian BBK harus dicari penyelesiaannya, dan saya kira pemerintah sedang mendiskusikannya. Kalau meniru Batam, jelas nggak sempurna, dan sekarang momentum untuk memperbaiki," katanya.

Haripinto kembali berharap, karena pengintegrasian BBK ini menjadi proyek proyek pusat pertumbuhan nasional, maka suara-suara gubernur, bupati, walikota dan masyarakat Kepri harus didengar pemerintah pusat.

"Intinya, harus kita perbaiki terus jangan seperti Batam. Pemasalahan yang ada di BBK tidak perlu harus tunggu pejabat dari pusat untuk memutuskan, putuskan di daerah, tidak perlu ke Jakarta bisa melalui Zoom, teknologi harus dimanfaatkan. Masyarakat yang penting ekonomi BBK dan Kepri itu maju, dan kendala-kendala administrasi harus segera diselesaikan," pungkas Haripinto.

Editor: Surya