Negara Harus Bertanggungjawab kepada Papua

JAKARTA, batamtoday - Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam menilai, negara harus mempertanggungjawabkan kejadian di masa lampau yang menyangkut kesejahteraan rakyat dan pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua. 

Untuk itu, diperlukan dialog antar pihak terkait kesejahteraan rakyat Papua khususnya yang dimulai dari penyelesaian masalah masa lalu. 

"Kesejahteraan rakyat Papua yang mempunyai sumber daya alam besar, harus dilakukan. Sumber daya alam ini bisa menjadi berkah tapi bisa juga menjadi bencana bagi rakyat Papua bila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah," ujarnya seperti dikutip dari Inilah.com, Sabtu (16/6/2012). 

Saat ini, ada 2,5 juta penduduk Papua yang 48% adalah pendatang. Kalau nanti Merauke dijadikan lumbung pangan dan energi, maka akan ada ratusan ribu pendatang akan datang ke Papua. Maka, harus diperhatikan secara seksama dampaknya terhadap rakyat asli Papua apakah mereka makin termarjinalkan atau menguntungkan. 

Kenyataan yang ada, otonomi khusus itu sekarang hanya menguntungkan elite Papua. Seyogyanya kesejahteraan itu turun kepada rakyat secara merata agar tidak mudah terjadi konflik.  

Sebagaimana ramai diberitakan, kondisi di Papua mencekam khususnya di Abepura pasca ditembaknya Mako Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), hingga tewas. Akibat kejadian ini massa marah dan beringas di Abepura, Jayapura, Kamis (14/6/2012). 

KNPB disebut-sebut berideologi separatisme. Mako tewas ditembak di Perumnas 3 Waena, Abepura, Kamis pagi kemarin. Menurut Kapolda Papua Irjen Bigman Lumban Tobing, Mako ditembak karena melawan dan hendak merampas senjata petugas saat akan ditangkap.

---