JAKARTA, batamtoday - Minimnya pelatihan dan pembekalan keterampilan yang dimiliki para buruh migran menjadi salah satu pemicu masalah di tempat mereka bekerja. Karenanya pemerintah diharapkan mengubah pola pelatihan agar sesuai dengan situasi negara penempatan. 

"Negara, dalam hal ini melalui wewenang Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak membekali PRT migran dengan pengetahuan dan keahlian yang sesuai," kata Lita Anggraeni, aktivis dan advokasi Jala PRT, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (14/6/2012). 

Lita menuturkan, pendidikan calon buruh migran selama ini lebih diorientasikan untuk membentuk pekerja yang bisa menunaikan kewajiban seberat apapun, penurut dan tidak menuntut. Model semacam itu perlu segera diubah.  

Modul dan kurikulum pelatihan seharusnya berbasis pada aspek penguatan hak dan posisi tawar sebagai buruh, PRT, perempuan dan warga negara. 

Senada dengan Lita, Budhis Utami, koordinator institut kapal perempuan, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pelatihan harus berorientasikan pengetahuan hak-hak PRT sebagai pekerja. 

PRT, lanjutnya harus mengetahui gambaran negara tempat PRT bekerja. Gambaran tersebut menyangkut persoalan hukum, bahasa, dan budaya. 

"Selama ini kurikulum pelatihan dan pendidikan pra pemberangkatan PRT Migran yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) swasta belum mengintegrasikan keterampilan dengan perspektif keadilan gender dan HAM," tambah Budhis. 

Akibatnya PRT Migran tidak mendapatkan informasi mengenai hak sebagai pekerja. PRT hanya tahu kewajiban untuk melayani majikan meskipun hal tersebut melanggar standar kerja yang sesuai HAM.

Sofi, mantan PRT yang bekerja di Saudi Arabia hingga puluhan tahun, menambahkan juga bahwa jam kerja dan pembagian kerja selama ikut keluarga Saudi kerap di luar batas kemanusiaan. Menurutnya pemahaman bahasa dan budaya serta hak PRT adalah hal yang penting agar pengalamannya tidak terulang lagi.