Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dinamika Politik di Tengah Pendemik Covid-19
Oleh : Opini
Sabtu | 27-06-2020 | 11:32 WIB
sebayang1.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Tino Rila Sebayang, S.IP, M.Si. (Foto: Istimewa)

Oleh Tino Rila Sebayang, S.IP, M.Si

Dialog di Pemerintah Pusat antara Kementerian Dalam Negeri dan Anggota DPR RI mulai mencuat di permukaan publik dan media. Melalui kutipan Mendagri Tito Karnavian, dianjurkan bahwa Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di setiap daerah - dapat dipimpin oleh Kepala Daerah masing-masing. Namun, kritik dan saran mulai bermunculan. Pasalnya, jelang Pilkada Serentak di lebih 270 daerah di Indonesia, persoalan penanganan Covid ini dapat berpotensi dijadikan sebagai komoditas kampanye politik.

Tentu, apabila hal ini dilihat dari sudut pandang politis, maka kritik tersebut menjadi wajar untuk dilontarkan. Alih-alih ingin menangani wabah Covid, dapat saja berubah menjadi program politik - terutama bagi Petahana yang hendak berkontestasi di Pilkada Serentak mendatang. Bahkan, kandidat baru yang akan berkontestasi bisa saja ketinggalan start, akibat wewenang Kepala Daerah yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Gugus Penanganan Covid-19 tersebut.

Namun pendapat lain mengatakan, kepemimpinan Kepala Daerah di Gugus Penanganan Covid-19 - juga berpotensi menguntungkan kontestan baru yang hendak bersaing di Pilkada Serentak nantinya. Katakan saja, apabila Petahana banyak mengalami kegagalan yang bermuara pada ketidakpuasan masyarakat terkait penanganan pandemi Corona ini, justru akan menurunkan elektabilitas petahana nantinya. Kedua kemungkinan tersebut seolah menjadi dilematis, bahkan Mendagri menyerahkan pertimbangan itu kepada Anggota Komisi II DPR RI.

Bercermin dari tingkat posibilitas dan tendensi tersebut, opini ini justru lebih menyoroti bagaimana tingkat keseriusan Pemda dan Gugus Penangangan Covid di Bintan. Program penangananan yang tidak tercemari oleh unsur politis - tentu menjadi asa yang sangat utopis. Dengan kata lain, hampir sulit untuk memisahkan pandemi Covid-19 dengan unsur politis jelang Pilkada Serentak di Kepri dan terkhusus di Bintan. Bahkan, ironinya para politisi di Pemerintah Pusat dan DPR RI juga kerap memanfaatkan situasi Pandemi untuk melenggangkan kepentingannya di parlemen maupun instansi pemerintahan. Sebut saja, bagaimana isu RUU HIP menjadi pengalihan emosional masyarakat untuk melancarkan RUU Minerba dan Onmibus Law.

Bukan dipenuhi oleh kecurigaan yang tak beralasan, hingga opini ini dipenuhi dengan sikap skeptisnya terhadap Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan. Hendaknya, melalui opini singkat ini, PLT Gubernur Kepri dan terutama Bupati Bintan - tidak meniru para politisi Pusat yang duduk di kursi Terhormat DPR RI. Kegelisahan masyarakat akibat wabah ini sudahlah cukup melukai seluruh bangsa Indonesia. Mulai dari kerabat yang mungkin saja menjadi korban, hingga kehilangan pekerjaan yang tentunya berdampak bagi kesejahteraan hidup individu maupun keluarga.

Perlu dicermati oleh para kandidat baru maupun petahana di Pilkada Bintan nantinya. Urgensi pandemi Corona tentu menjadi prioritas utama, sehingga Pemkab dan Gugus Penanganan Covid-19 di Bintan diharapkan mampu bekerja secara optimal. Tidak perlu mengkhawatirkan suara rakyat di ajang Pilkada nanti. Fokus pada program penananganan Covid yang simultan, akan mendatangkan simpati dan empati rakyat - sesuai dengan harapan kontestan baru maupun petahana di perhelatan Pilkada Serentak.

Sederhananya, kepentingan politik di ajang Pilkada tidak perlu dicapai melalui wabah Corona. Tidak perlu mengemas keberhasilan maupun kegagalan penanganan Covid-19 demi kepentingan elektabilitas politik. Karena mungkin, politik kerap disalah-artikan secara praktis, yakni upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi jangan lupa, bahwa politik -pun memiliki tujuannya, yaitu mencapai kesejahteraan bersama melalui kebijakan yang cerdas dan ideal.

Satu hal penting lainnya. Opini kecil ini bukan merefleksikan perilaku nyinyir yang kerap diperlihatkan oleh para netizen. Melainkan, saya hanya ingin sedikit mengingatkan bahwa masyarakat dapat berperilaku dewasa di tengah dinamika "Politik dan Pandemik Corona" ini. Kita sebagai bangsa yang cerdas, dengan nilai kebudayaan luhur bersifat gotong royong, tentu menginginkan bahwa wabah Covid-19 ini dapat diselesaikan secara bersama-sama - tanpa harus ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Hingga pemulihan ekonomi sosial yang simultan pun dapat terealisasikan.

Berlandaskan semangat gotong royong itu, masyarakat di Kepri khususnya di Bintan pun perlu menumbuhkan rasa simpati dan empati terhadap bahaya penularan Covid-19. Kita perlu bersama-sama mendukung dan mendorong program Pemerintah Pusat, melalui implementasi Gugus Penanganan Covid-19 di setiap daerah. Sehingga, masyarakat pun dapat mengambil bagian dalam memerangi pandemi yang telah mengguncang keamanan manusia di tatanan global.

Sedangkan untuk jajaran Pemerintah Daerah, baik di tingkat I dan tingkat II. Jelang Pilkada Serentak mendatang, diharapkan setiap program yang hendak membantu masyarakat dalam memerangi wabah ini, diharapkan bekerja sesuai dengan tupoksinya sebagai Ketua Gugus Penanganan Covid-19 di daerah. Seperti yang kita ketahui, Propinsi Kepri dan Kabupaten Bintan akan ikut serta dalam perhelatan Pilkada serentak pada waktu dekat ini. Penuh harapan, opini ini meminta Kepala Daerah yang sekaligus sebagai Ketua Gugus Penanganan Covid-19 - mampu bekerja dan meminimalisir unsur politis dalam setiap program New Normal maupun Bansos yang diberikan kepada masyarakat.

Masyarakat pastinya sangat terbantu, dengan Bansos yang diberikan melalui Pemkab Bintan kepada seluruh Keluarga yang menetap di Bintan. Tentu saja, di tengah situasi dan kondisi ekonomi maupun sosial hari ini, seberapa -pun bantuan yang diberikan - akan sangat kontributif sekali. Melalui opini ini, masyarakat menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemkab Bintan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan yang bekerja keras - untuk mencurahkan kepeduliaannya kepada seluruh masyarakat di Bintan.

Penulis adalah Dosen Fisip Universitas Pasundan dan Founder Anthromedius Indonesia (Political and Media Consultant)