Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Buruh Outsourcing PT RLP Menangis Histeris di Kantor Disnaker Batam
Oleh : Gokli/Dodo
Selasa | 15-05-2012 | 18:30 WIB

BATAM, batamtoday - Puluhan perwakilan buruh outsourcing PT Raja Labora Panbil (RLP) menangis histeris di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Selasa (15/5/2012). 

Pasalnya, jawaban pengusaha terkait pengaduan yang mereka layangkan ke Disnaker Batam tidak memuaskan, bahkan puluhan buruh itu tak dianggap lagi sebagai pekerja oleh pihak PT RLP.

"Jawaban pengusaha ke Disnaker Batam terkait laporan yang kami buat tak memuaskan. Pihak PT RLP tak menganggap kami sebagai buruh yang mereka pekerjakan," papar Linda saat ditemui batamtoday setelah pulang dari Kantor Disnaker Batam, Selasa sore.

Linda yang merupakan koordinator perwakilan buruh mengatakan, jawaban pengusaha tersebut sangat tak masuk akal lantaran sampai dengan saat ini mereka tak pernah mendapat surat pemutusan kontrak kerja dari PT RLP maupun PT Varta selaku perusahaan yang memberikan kerja.

"Mereka tak benar buruh PT RLP, mereka hanyalah mantan yang pernah dikontrak PT RLP," kata Linda menjelaskan jawaban PT RLP ke Disnaker Batam.

Mendengar jawaban itu, kata Linda spontan membuat puluhan perwakilan buruh PT RLP yang datang ke kantor Disnaker Batam menangis histeris. Mereka juga semakin sedih ketika Disnaker Batam juga mempersalahkan buruh dan terlalu berpihak ke pengusaha.

"Penderitaan kami bukannya dibela, malah dipersalahkan sudah melanggar surat kontrak kerja yang sama sekali isinya tak kami ketahui," tegasnya.

Ketegangan antara perwakilan buruh dengan pihak Disnaker juga sempat terjadi. Namun, melihat tangisan para buruh akhirnya pihak Disnaker luluh dan akan mengusahakan membuat perundingan tripartit beberapa hari kedepan.

"Mungkin karena melihat kami nangis, makanya pihak Disnaker mau melakukan perundingan tripartit. Itupun kalau PT RLP mau memenuhi panggilan Disnaker," kata Linda.

Melihat kondisi yang semakin berlarut-larut ini, beberapa perwakilan buruh PT RLP menilai pihak pemerintah lamban dan tak mau tegas terhadap pengusaha. 

"Pemerintah lamban menangani permasalahan buruh, tak mau tegas kepada pengusaha," ujar salah seorang buruh yang namanya enggan disebutkan.