BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktur Imparsial Al Araf menjelaskan alasan marak terjadinya aksi kejahatan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus penularan virus corona ditetapkan di Jakarta. Menurutnya hal itu tidak lantas terjadi hanya karena kebijakan pembebasan narapidana oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Al mengatakan, aksi kriminal marak akibat pemerintah belum optimal memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

"Problemnya adalah pemerintah tidak cukup komprehensif memberikan bantuan secara matang untuk memberikan jaminan kehidupan kepada mereka, pendataan kita kurang baik," jelasnya, Minggu (3/5/2020).

Al mengatakan pemerintah semestinya bisa menjamin kebutuhan pokok masyarakat saat wabah corona jika pendataan bansos tepat sasaran. Optimalisasi dana bansos juga bisa menekan angka kejahatan karena warga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan pemenuhan kebutuhan pokok juga, Al menilai dapat menahan warga untuk tidak pulang kampung. Pasalnya menurut Al, warga yang pulang kampung beralasan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Alasannya karena sudah 2 hingga 3 bulan tidak bisa makan dan tidak punya uang. Tidak ada kepastian mereka mendapat bansos, ditambah program BLT dan Bansos tidak tepat sasaran," kata Al.

Padahal pemerintah telah menganggarkan insentif senilai Rp110 triliun untuk perlindungan sosial di tengah wabah virus corona. Ditambah bantuan sosial dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Namun di DKI Jakarta sendiri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui distribusi bansos belum sempurna.

Al berharap pemerintah melakukan pendataan dengan baik dan benar. Pendataan tidak hanya untuk warga miskin, tapi juga warga pendatang yang tidak memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan akibat imbas virus corona.

"Negara wajib mendata degan tepat warga yang kena dampak ekonomi begitu juga dengan pendatang," kata Al.

Tidak lupa juga untuk membuat pusat informasi agar memudahkan warga yang belum mendapat bantuan. Sehingga warga bisa mendapat informasi secara tepat dan akurat.

"Kadang RT juga tidak bekerja maksimal, oleh karenanya kita butuh pusat informasi bantuan," ujarnya.

Selain pendataan, untuk menekan aksi kejahatan juga diperlukan langkah penegakan hukum yang konsisten dari sisi Polri. Polri juga perlu memberdayakan masyarakat untuk menjaga keamanan di wilayahnya.

"Perlu juga peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan di wilayahnya, program siskamling bisa diberdayakan kembali," pungkasnya.

Berdasarkan evaluasi kepolisian, angka kejahatan meningkat selama penerapan PSBB. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra menjelaskan ada peningkatan sebesar 11,80 persen saat PSBB.

Tren kejahatan yang mengalami peningkatan terbanyak saat ini adalah pencurian dan pemberatan (Curat). Pihaknya menyatakan akan menindak tegas pelaku kejahatan yang membahayakan masyarakat.

"Hal ini tentunya untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dan mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan," kata Asep, Senin (20/4/2020).

Selama penerapan PSBB di Ibu Kota, terjadi beberapa kali aksi kejahatan pencurian. Misalnya aksi perampokan minimarket di Duren Sawit, Jaktim pada Kamis (16/4/2020).

Tidak hanya di Jakarta, aksi serupa juga terjadi di Bogor. Pada Selasa (21/4/2020) juga terjadi pencurian minimarket. Pada hari yang sama juga terjadi aksi pencurian susu di minimarket di wilayah Cibubur, Jakarta Timur.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Yudha