Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemerintah Diminta Sediakan Alat Tes Corona Gratis untuk Rakyat
Oleh : Irawan
Kamis | 19-03-2020 | 15:28 WIB
puan_maharani_bt.jpg Honda-Batam
Ketua DPR Puan Maharani

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mengapresisi langkah pemerintah mempercepat upaya-upaya penanggulangan wabah virus Corona (COVID-19) dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun di lapangan, upaya percepatan penanganan belum terlihat nyata.

"Sekarang saatnya melompat lebih jauh, lebih cepat, karena kita berlomba dengan deret ukur penyebaran virus Corona," kata Puan di Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Menurut Puan, negara betul-betul dirasakan kehadirannya oleh masyarakat dalam memimpin penanggulangan virus Corona yang ditunjukan dengan memperluas pelayanan pemeriksaan di area publik seperti pasar, stasiun dan terminal.

"Pemerintah hendaknya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Corona seperti peta sebaran kasus dan informasi layanan kesehatan," katanya.

Karena itu, Puan berharap pemerintah agar melakukan percepatan aksi seperti penyediaan alat tes virus Corona dalam jumlah massif yang disebar diberbagai titik pelayanan kesehatan masyarakat.

"Petugas medis aktif mendatangi wilayah yang rawan untuk melakukan tes tersebut sekaligus mempermudah akses masyarakat untuk melakukan tes virus Corona," katanya.

"Pemerintah secepatnya mencari solusi agar layanan tes Corona ini bisa dilakukan secara gratis," tambahnya.

Selain itu, pemerintah selayaknya menyediakan alat perlindungan diri (APD) dari resiko terpapar virus Corona kepada warga seperti masker, dan hand sanitizer secara cuma-cuma.

"Sudah waktunya pula pemerintah menyiapkan bilik sterilisasi terutama di terminal/stasiun transportasi umum dan di tempat public lainnya," katanya.

DPR RI, kata Puan, mendukung penggunaan dana penanganan dan penanggulangan bencana untuk kegiatan penanggulangan virus Corona.

Untuk menjaga ketenangan warga, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok sehingga tidak menimbulkan panic buying.

Pemerintah harus memastikan layanan publik terus berjalan meski pun ada kebijakan bekerja dari rumah (Working From Home) sebagai penerapan social distancing.

Pemerintah juga harus memikirkan warga yang kehilangan pendapatan akibat praktik social distancing.

"Karena itu, perlu dirumuskan segera kebijakan afirmatif atas dampak Corona terhadap masyarakat yang tidak mampu," pungkasnya.

Editor: Surya