BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Deny Mulyono, menilai kelompok-kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk untuk pencapaian target produksi udang nasional sudah relevan dengan kondisi sekarang.

Sebagaimana pasar dunia cenderung oversupply, sehingga tindakan antisipatif sangat dibutuhkan.

"Dari hasil rapat lintas kementerian di KSP (Kantor Staf Presiden), terbentuk Pokja. Tapi (rapat) baru kick off, belum ada tindaklanjutnya. Nanti Kementerian Koordinator Kemaritiman dan investasi (Kemenkormar) sebagai pilot," ujar Deny Mulyono optimis.

Banyak data terkait dengan usaha budidaya udang mendekati kondisi riil di lapangan. Ada kemungkinan bahwa produksi vaname yang terus digenjot, bisa membuat pasar dunia oversupply. Tapi kondisi pasar butuh waktu beberapa tahun sampai masyarakat semakin beralih pada konsumsi udang dan merasakan manfaatnya.

"Pasar udang mungkin oversupply, tapi setelah dua tahun pasti terjadi massive growing. Kalau bicara udang vaname sebagai komoditas ekspor. Tapi kalau untuk pemasaran dalam negeri, label udang sehat hasil budidaya bisa dikampanyekan. Selain, distribusi pemasaran harus lebih pendek sampai pada meja makan konsumen. Sehingga, konsumsi udang terus meningkat," papar Deny.

Rapat di KSP lebih pada arah pengubahan dan pengembangan (budidaya udang) ke depannya. Jika (rumusan) benar-benar dilakukan, pembudidaya berharap pemerintah hadir dan mengambil tindakan kongkrit.

Selain produksinya, target ekspor 250 persen harus bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk kementerian perdagangan, asosiasi. "Kalau kerjasama kementerian, lembaga, asosiasi berjalan efektif, target produksi 250 persen bisa tercapai," lanjut Deny.

Pemerintah sedang menggenjot peningkatan produksi dan ekspor udang nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Langkah strategis dibangun, salah satunya akan membentuk kelompok kerja (pokja) beranggotakan lintas sektor.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya menyebut target ekspor udang nasional naik 250 persen dalam kurun waktu empat tahun, dari 2020 hingga 2024. Bila volume ekspor udang olahan pada 2018 145,226 ton, maka di 2024 menjadi 363,067 ton.
Sedangkan produksi udang untuk bahan baku ekspor dari 197,433 ton pada 2018, menjadi 578,579 ton pada 2024.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, menjelaskan alasan pemerintah menggenjot produksi udang karena potensi lahan yang tersedia sangat besar. Dari 2,96 juta hektare, yang termanfaatkan baru 0,6 juta hektare.

"Ditambah lagi, kita sudah menguasai teknologi budidaya udang ini," kata Slamet Soebjakto dalam rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian dan lembaga di Kantor Staf Presiden (KSP)

Di samping itu, udang memiliki nilai ekonomi tinggi, begitu juga dengan peluang pasar ekspornya. Amerika, Jepang, China dan Uni Eropa, siap menampung udang dari Indonesia. Pertumbuan ekonomi dan lapangan pekerjaan akan tercipta dari sektor budidaya udang ini.

Plt Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Laksda TNI (Purn) Leonardi, mengatakan peningkatan produksi dan ekspor udang merupakan tindak lanjut dari Inpres No. 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

"Target khusus dari Presiden yaitu peningkatan produksi, mengawal logistik dan pemasarannya. Ada potensi pasar yang kita punya. Jadi ini sangat prospektif, dari hulu sampai hilir bisa kita selesaikan," ujar Leonardi.

KSP membentuk enam kelompok kerja (pokja) untuk mendorong peningkatan ekspor udang nasional ini. Pembentukan pokja agar tiap kementerian dan lembaga dapat fokus menyelesaikan peran masing-masing, dan memudahkan dalam monev sehingga hasil yang dicapai maksimal.

Rincian pokja disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli Utama Deputi I KSP, Alan Koropitan dalam rakor lintas lembaga dan kementerian tersebut.

"Paling tidak ada beberapa yang perlu kita pertegas, mulai dari kerangka kelembagaan, regulasi, SDM, infrastruktur, yang semuanya menunjang untuk peningkatan produktivitas udang ini," ujar Alan.

Editor: Dardani