BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk menjadi operator kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab, KAI telah menyetor sejumlah uang yakni Rp3 triliun.

Anggota Komisi VI Andre Rosiade mengatakan, perusahaan pelat merah itu berhak menjadi operator kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Bapak menaruh uang tapi operatornya bukan bapak, kan agak aneh. Seharusnya kalau memang KAI disuruh menaruh uang harusnya KAI diberikan kesempatan jadi operator. Saya ingin Pak Dirut KAI sampaikan ke Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini diharus evaluasi ulang," katanya, di DPR Senin (10/2/2020).

Untuk diketahui, kereta cepat Jakarta-Bandung akan dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Andre juga mengkritik kebijakan pemerintah yang meminta perusahaan pelat merah itu mempersiapkan sejumlah masinis untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, keputusan tersebut justru membuat KAI menjadi penonton di negeri sendiri.

"Jangan sampai KAI jadi penonton di rumah sendiri. Jangan kita kasih kesempatan China saja yang berkuasa di negara kita, kan kereta cepat dengan China, tidak ada yang salah dari omongan saya," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Edi Sukmoro menjelaskan perseroan akan menyetor dana sebesar Rp400 miliar pada tahun ini. Sementara sisanya akan dibayar secara bertahap hingga pembangunan mega proyek itu selesai. Kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri ditargetkan operasi pada 2021.

"Itu total untuk investasi, kami akan memiliki 25 persen saham. Jadi selama pembangunan itu sambil jalan nyetorlah," paparnya.

Sebagai informasi, KCIC sendiri merupakan badan usaha yang dimiliki oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co. Ltd.

Indonesia memiliki 60 persen saham KCIC dan sisanya 40 persen dikuasai oleh China.

Sementara itu, PSBI sendiri merupakan perusahaan patungan beberapa perusahaan BUMN. Perusahaan pelat merah yang dimaksud antara lain, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan porsi kepemilikan 38 persen, KAI sebesar 25 persen, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) sebesar 25 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan porsi kepemilikan 12 persen.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Dardani