BATAM, batamtoday - LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Kota Batam akan menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menggelar aksi demonstrasi pada Jumat (27/4/2012). 

"Kita sangat senang Presiden SBY hadir di Batam dan akan menyambutnya dengan demonstrasi akan kita lakukan di depan Kantor BP Batam di kawasan Batam Centre," kata Uba Ingan Sigalingging, ketua LSM Gebrak kepada batamtoday, Kamis (26/4/2012). 

Uba mengatakan dalam demonstrasi yang ditargetkan diikuti sekitar 500 massa ini, Gebrak akan menyampaikan ke SBY selaku kepala negara berbagai persoalan yang terjadi di Batam. 

Beberapa persoalan yang akan disampaikan yakni carut marut permasalahan lahan di Batam yang selama ini tak pernah berpihak kepada rakyat kecil. 

"Selama ini alokasi lahan dan penggundulan hutan lindung di Batam oleh BP Batam lebih mendasarkan pada kepentingan investor/pengusaha," ujar Uba. 

Uba menilai BP Batam, khususnya Direktorat Lahan, tak ubahnya bertindak laksana calo maupun mafia lahan yang mengabaikan prinsip akuntabilitas publik dan transparansi. 

"Kita akan minta Presiden untuk mengambilalih pengelolaan lahan di Batam dengan cara menunjuk badan khusus yang lebih akuntabel dan transparan," tukasnya. 

Selain itu, lanjutnya, menyikapi persoalan lahan di Batam, Gebrak juga menuntut SBY agar membuat keputusan yang membatalkan alih fungsi hutan lindung di Dam Baloi.

"Jikalau memang alih fungsi itu berjalan terus, maka kita menuntut Presiden untuk memutihkan lahan bagi warga yang tinggal di sekitar Dam Baloi," tegas dia. 

Terkait dengan peresmian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi pekerja, Gebrak menilai Presiden lebih peka terhadap keberadaan berbagai rumah susun, terutama yang dibangun bekerja sama dengan Jamsostek, yang diduga sarat dengan korupsi. 

"Seperti pembangunan rusun di Batam Centre, tepatnya di belakang Sekolah Kalista. Kita mendapatkan informasi bahwa ada keikutsertaan Jamsostek dalam pembangunan rusun tersebut, namun hingga kini malah mangkrak," kata Uba. 

Selain menyoroti persoalan lahan, kasus korupsi di Batam juga menjadi sorotan Gebrak lantaran penyelesaian hukum berbagai modus perampokan uang negara itu tak jelas juntrungnya. 

Uba mencontohkan kasus pencurian air di Pelabuhan Batu Ampar untuk dijual ke kapal-kapal asing kini tak jelas penanganannya. 

"Kami menilai hukum hanya dijadikan alat transaksional bagi para aparat penegak hukum," tegas Uba seraya menyebutkan dalam demonstrasi besok, Gebrak juga akan menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubisdi. 

Uba meminta Presiden agar jangan terjebak dalam seremonial saja, melainkan juga harus memahami substansi permasalahan yang dirasakan rakyat banyak. 

"Negeri ini adalah negeri yang riil, bukan bayangan maupun terbayangkan. Jadi Presiden harus bisa memahami substansi permasalahan rakyat," tegasnya mengakhiri.