Ngesti Buka Acara Rembuk Bersama Pemekaran Natuna Menuju Provinsi

BATAMTODAY.COM, Natuna - Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti membuka secara resmi Acara Rembuk Bersama Pemekaran Natuna Menuju Provinsi, bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, Kamis (23/01) pagi.

Hadir pada acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Ketua LAM Natuna, Kepala STAI Natuna, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan partai politik, organisasi pemuda dan organisasi masyarakat, alim ulama, dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Ngesti menyampaikan bahwa di wilayah perairan Kabupaten Natuna terdapat kandungan potensi migas terbesar di dunia yang sudah barang tentu dari nilai ekonomis. Dapat menjadi modal bagi belanja pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

"Mengingat kondisi itu, tidak heran muncul keinginan negara China untuk mengklaim wilayah perairan Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah negaranya. Tentunya bangsa ini juga tidak menginginkan peristiwa pencaplokan wilayah Indonesia oleh negara lain terulang lagi," ungkapnya.

Sehingga, menurutnya,untuk menjaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia, kebijakan meningkatkan kekuatan militer di wilayah ini, sebagaimana ditetapkan sebagai kepentingan strategi Nasional juga penting. Namun pertahanan pada sektor perekonomian juga sangat penting dilakukan secara bersamaan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna untuk mohon doa serta dukungan bagi melanjutkan perjuangan pemekaran Natuna-Anambas menjadi provinsi khusus dengan segala kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, Kartubi menyampaikan bahwa isu pemekaran Natuna menjadi provinsi bukan hanya hari ini dan bukan pula karena adanya sengketa di laut Natuna Utara yang terjadi akhir-akhir ini, tetapi sudah diagendakan jauh-jauh hari sebelumnya.

Kartubi menjelaskan bahwa wilayah, Natuna merupakan Wilayah strategis yang berbatasan dengan 9 Negara Tetangga serta memiliki potensi sumber daya alam yang terbesar di Asia Tenggara.

"Itu artinya Natuna sudah tidak layak lagi menjadi sebuah Provinsi mengingat daerah ini sepatutnya menjadi pintu gerbang bagi aktivitas hubungan antar negara," ujarnya.

Editor: Yudha

---