MPR Nilai Pilkada Langsung Sudah Berjalan Baik, Rakyat Terlibat Tentukan Pemimpin Daerahnya

BATAMTODAY.COM, Jakarta - MPR RI menilai pilkada langsung yang digelar sejak tahun 2005 lalu sudah lebih baik, dan rakyat terlibat langsung untuk menentukan pemimpin daerah yang lebih baik. Hanya saja jika ada kekurangan harus terus dilakukan penyempurnaan.

Baik terkait biaya pilkada yang dianggap membebani daerah karena ditanggung APBD, potensi konflik di daerah, dan lain-lain. Partai politik harus sepakat untuk meminimalisir tingginya biaya dan potensi konflik itu sendiri.

Demikian yang terungkap dalam dialog Empat Pilar MPR 'Menuju Pilkada Serentak 2020' bersama anggota MPR RI Achmad (F-Demokrat), Junimart Girsang (F-PDIP), Asman Abnur (F-PAN), Teras Narang (DPD) RI, dan Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Achmad, pertama pilkada langsung yang sudah berjalan empat periode (2005-2020) ini sudah lebih baik sesuai dengan cita-cita reformasi, meski ada kekurangannya.

"Dengan pilkada langsung, kepala daerah punya tanggung jawab moral untuk mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memperbaiki seluruh aspek pembangunan di daerahnya," jelasnya.

Kedua, syarat harus diperketat, agar kepala daerah yang terpilih makin berkualitas. Misalnya kalau birokrat dari eselon II (gubernur), untuk TNI/Polri kolonel atau Dandim, dan DPRD dua kali (parpol) dan kalau pengusaha minimal sudah poengalaman menjadi direktur (bupati/walkot).

"Kalau bicara money politics, NPWP (nomor piro wani piro) itu terbukti di survei hanya 15-20 persen, selebihnya 80 persen murni pilihan rakyat," tegas Achmad.

Sedangkan Asman Abnur menilai kalau pilkada oleh DPRD, kompleksitas masalahnya juga saangat rumit dan panjang. Misalnya, berhadapan langsung dengan parpol pengusung, fraksi DPRD dan setiap anggota DPRD itu sendiri.

"Jadi, dengan pilkada langsung ini sudah berhasil dan kompetensinya, prestasinya 60 persen sukses dan diakui dunia. Karena itu, tak boleh mundur lagi. Sistem harus terus diperbaiki, dan Bawaslu-KPU harus diperkuat dan lebih profesional lagi agar melahirkan pemimpin yang terbaik," kata MenpanRB itu.

Mencari siasat
Sementara, Anggota MPR dari Kelompok DPD, Teras Narang mengatakan bicara mengenai Pilkada selalu menarik sebab selalu ada hal yang baru. Semua upaya yang dilakukan disebut Teras memperlihatkan keinginan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Untuk menuju ke sana menurut mantan Gubernur Kalimantan Tengah itu dengan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Disampaikan kepada peserta diskusi, dirinya merupakan produk Pilkada langsung di awal reformasi.

"Saya ikut Pilkada langsung pada tahun 2005. "Saya merupakan alumni pertama," ujar Teras.

Dari perkembangan dan perjalanan Pilkada, proses yang ada menuju kesempurnaan. Namun diakui biaya Pilkada sangat berat dan besar sehingga APBD tersedot. "Mahal banget biaya Pilkada," ungkapnya.

Untuk itu lembaganya, DPD, mencari siasat agar anggaran Pilkada tak membebani APBD. Dirinya mengandaikan bagaimana kalau anggaran Pilkada dibuat untuk membangun sekolah, puskesmas, dan fasilitas masyarakat lainnya. "Pasti akan terbangun secara berderet," katanya mengandaikan.

Diakui hasil Pilkada langsung bisa memilih pemimpin yang baik dan kompeten. Untuk itulah dirinya berharap agar prosedur yang ada jangan dipersulit. Terlepas dari itu apakah Pilkada nanti dipilih secara langsung atau dikembalikan DPRD, dirinya berharap agar semua ide dan gagasan yang ada ditampung.

Menurutnya Pilkada secara hukum tafsirnya sangat terbuka, yakni dipilih secara demokratis, bisa lewat DPRD atau langsung oleh rakyat. Berbeda dengan Pemilu Presiden yang dinyatakan benar-benar dipilih langsung oleh rakyat.

Mengenai Tafsir hukum yang terbuka membuat dirinya mengatakan bisa saja Pilkada di beberapa daerah dipilih langsung dan di daerah lainnya dipilih lewat DPRD.

Junimart Girsang dalam kesempatan tersebut mengajak kepada wartawan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada. Menurutnya wartawan boleh meliput secara langsung di TPS.

"Kalian bisa potret penghitungan suara yang ada. Kelebihan wartawan seperti inilah yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Kalian tidak dilarang meliput di TPS," kata Junirmart.

Rahmat Bagja, Komisioner Bawaslu yang hadir dalam acara itu mengakui ada beberapa hal yang membuat lembaganya mengalami kendala dalam melakukan pengawasan.

"Banyak daerah pegunungan yang sulit dijangkau. Di Papua terkadang juga harus waspada terhadap kelompok separatis. Sedang di daerah lain, pengawasnya orangnya itu-itu saja sehingga disebut mereka 'tahu permainan'," kata Rahmat.

Editor: Surya

---