Oleh Ahmad Zaki

PERSAUDARAAN Alumni (PA) 212 akan menggelar reuni pada 2 Desember 2019. Masyarakat cenderung tidak bersimpati karena telah sadar bahwa kegiatan tersebut telah melenceng jauh dari tujuannya dan hanya digunakan untuk kepentingan politik maupun penyebaran konsep khilafah.

Penilaian publik terhadap permasalahan negara yang banyak terpublikasi oleh media kini kian meningkat. Masyarakat telah mampu membedakan mana yang sekiranya menyimpang atau tidak benar.

Termasuk pelaksanaan Reuni 212, yang dianggap akan memunculkan kegaduhan politik. Ormas yang setuju dengan penerapan sistem khilafah ini bisa dikelompokkan sebagai kaum ekstrimis.

Bukan menghakimi, namun pada perjalanannya, tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah menjadi Overaktif. Lalu apa sih sebenarnya sistem khilafah ini, mengapa begitu banyak pihak yang notabene tokoh agama kebelet menerapkan sistem ini?

Khilafah bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim yang berada di dunia. Kaitannya guna menerapkan hukum-hukum Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Yang mana pemimpinya disebut Khalifah, imam ataupun Amirul Mukminin. Namun, dalam penerapannya tak bersesuaian dengan Nusantara yang mengacu kepada Ideologi Pancasila.

Apalagi paham khilafah ini memiliki banyak sekali tatanan yang harus dipahami. Mulai dari sistem, pemimpin hingga ajaran yang dianut para Amirul Mukminin berbeda-beda. Sehingga fanatisme terhadap paham ini harus dijabarkan secara jelas.

Hubungan dengan ormas ini ialah, perilaku imam besar FPI yang pro dengan aturan keIslamannya guna menggulingkan pemerintahan Indonesia yang sah. Padahal, Nusantara terdiri dari beragam agama, suku, ras, dan juga kebudayaan. Padahal Pemerintah juga tak keberatan untuk bekerja sama dengan ormas Islam selagi tak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Pun dengan sejumlah kasus yang menyeret Imam besar HRS. Kebanyakan adalah tidak pro dengan pemerintah. Bisa saja nantinya dalam acara reuni 212 akan ada propaganda (lagi) yang memojokkan pemerintah hingga ajakan-ajakan yang dinilai dapat memicu kekisruhan.

Bukan takut, namun pemerintah tak ingin persatuan dan kesatuan menjadi carut marut. Meski didapuk sebagai pengisi acara 212, pihaknya masih bercokol di Arab Saudi tertahan oleh masalah denda overstaynya.

Sementara itu, PA 212 terus berupaya agar pentolan FPI bisa secepatnya pulang kampung. Bahkan, dirinya telah menyurati Dubes Arab Saudi untuk Indonesia hingga Kemenlu. Ia berharap mendapatkan titik terang akan pencekalan sang Imam besar. Sehingga akan diketahui dengan pasti dimana letak inti masalahnya.

Ketua PA 212 ini mengatakan jika Habib Rizieq berkomitmen untuk menghadiri Reuni Akbar 212 yang akan digelar di Monas, Jakarta Pusat. Namun kepastian tersebut tentunya harus menunggu terlebih dahulu pencekalannya dicabut.

Reuni 212 ini sebelumnya adalah jalan panjang guna menyuarakan keadilan. Yang sebelumnya dianggap dinistakan oleh mantan gubernur DKI, Ahok. Namun ketika Ahok sudah dipenjara, aksi lanjutan ini dicurigai memiliki esensi lain. Sehingga banyak pihak yang menolak acara 212 susulan. Selain mengganggu, aksi ini juga sarat agenda politik, yang tak sejalan dengan khitah awalnya.

Dalam balutan keagamaan inilah kiranya politik dinaungi agar tak terendus media maupun pemerintahan. Menggiring massa dengan aneka rayuan bernada agama dan kedamaian bukanlah hal tepat untuk mendapatkan dukungan.

Agaknya perlu ditelaah kembali apa tujuan dari dilaksanakannnya aksi-aksi ini. Masyarakat juga merasa gerah, jika ormas yang sepatutnya menjaga kesucian suatu agama harus dinodai dengan kepentingan yang terkesan sangat duniawi.

Jika sudah begini, bukan berarti pemerintah mencekal Islam, pemerintah menyudutkan Islam bahkan tidak pro dengan Islam. Padahal jika dilihat secara logika, negara kita mayoritas terdiri dari muslim yang bisa saling menghormati umat minoritas lainnya.
Islam tak pernah mengajak kepada kebatilan, bahkan Nabi besar junjungan Umat Islam saja mau merangkul musuh dalam mempertahankan kotanya. Lalu, jika keturunannya saja enggan menengok sisi lain dari keberagaman negara, apa bisa menjalin persatuan yang sebenarnya.

Negara disini berperan netral dan tak memihak. Ideologi Pancasila secara faktual dapat berjalan dengan umat Islam tanpa harus mengesampingkan agama maupun pihak lainnya.

Jadi, tak perlu lagi mendramatisasi keadaan seolah pemerintah menganaktirikan muslim, padahal tidak ada bukti perihal tersebut. Akhir kata, Indonesia sebetulnya memiliki orang-orang pandai dan sangat nasionalis.

Hanya saja terkadang permasalahan sepele-pun bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Boleh saja menggelar aksi dengan beragam pemahaman, asal tidak menyimpang serta dapat berjalan beriringan dengan falsafah NKRI.*

Penulis adalah pengamat sosial politik