MPR Usulkan Aplikasi Pancasila untuk Sosialisasi Empat Pilar

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, di era kecanggihan teknologi digitalisasi sekarang ini, nilai-nilai Pancasila seharusnya bisa disosialisasikan dalam bentuk aplikasi. Selain mudah dipahami generasi melenial, juga murah dan cepat bisa diakses secara luas.

Dengan aplikasi Pancasila ini berita hoaks anti Pancasila yang berterbaran selama pilpres 2019 lalu, bisa dicegah karena penyebarannya dilakukan secara masif melalui aplikasi WhatsApp (WA).

"Jadi, lima nilai-nilai Pancasila itu akan selalu relevan dan mudah dicerna oleh generasi muda jika diartikulasikan dalam bentuk aplikasi. Sehingga meski Pancasila terus digoyang dari masa ke masa tetap akan kokoh sebagai ideologi bangsa," kata Jazilul di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jazil-sapaan Jazilul Fawaid menyampaikan hal itu dalam dialog empat pilar MPR RI tentang 'Budaya Panmcasila, Gotong Royong untuk Indonesia Maju' bersama Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, dan anggota MPR RI FPKS Mulyanto di Kompleks MPR RI Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Karena itu, lanjut Jazil, MPR RI berharap Pancasila itu bisa dikemas sedmikian rupa sehingga mudah diakses dan dipahami generasi melenial.

"Kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka akan tertinggal," ujarnya.

Selain itu, agar Pancasila bisa membentuk karakter generasi milenial, MPR RI akan meminta pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebduayaan (Kemendikbud) RI masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Baik pendidikan dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

Untuk itu, MPR RI akan berbicara dengan Kemendikbud RI dan berbagai pihak terkait untuk memasukkan kurikulum Pancasila tersebut ke dalam kurikulum pendidikan.

Menurut Jazil, aplikasi Pancasila itu belum ada dan inilah yang menjadi tantangan MPR RI ke depan.

"Budayawan Pancasila perlu memikirkan ini untuk memberikan energi positif untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan budayawan yang selalu nyinyir pada pemerintah," pungkasnya.

Birahi kekuasaan
Sementara itu, dangkan Anggota MPR RI Teras Narang dari unsur DPD RI, menilai, perubahan paling besar yang terjadi dari era orde baru ke era reformasi adalah pergeseran-pergeseran dari satu sistem yang namanya kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat.

Sementara sekarang, kedaulatan rakyat dimaknai sama dengan kedaulatan demokrasi.

"Kalau kita memaknai demokrasi lagi lebih tajam itu adalah, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, terjadi sesuatu yang mengagetkan bagi rakyat," kata Teras.

Yang dulu dipercayakan kepada perwakilan tiba-tiba berubah kepada diri sendiri untuk memilih pemimpinnya.

"Ini yang tidak terkontrol dan menimbulkan permasalahan di daerah," kata Ketua Komite I DPD RI ini.

Karena kalau sudah bicara kesempatan, maka tidak memaknai siapa yang dipimpin, tidak memaknai hak dan kewajiban sebagai rakyat untuk memilih pemimpin yang baik, benar dan adil.

"Inilah bencana. Disamping, saya orang politik juga, kita pun tidak melakukan sistem rekruitmen dengan baik dan benar. Kita masih terpengaruh dengan udara perubahan dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat ini, mohon maaf sekali lagi, birahi kekuasaan kita masih tinggi,” katanya.

Kalau Birahi kekuasaan, birahi kekuatan dan birahi untuk menang saja. Kalau itu besar dengan tanpa melihat ke belakang kepentingan rakyat, itu yang terjadi. Maka timbulah konflik antara satu dengan yang lain. Timbul persaingan, persaingan ini membawa rakyat, rakyat cinta kepada beliau. Rakyat kita kepada saya. Maka akibatnya terkamar-kamar," tandasnya.

Dengan pemahaman dan proses ini, Teras berharap, jangan sampai terjadi. “Jangan kita-kita menciptakan kamar-kamar. Suatu masalah hanya karena perbedaan. Tetapi perbedaan kita hanya terhadap pilihan yang baik, yang berkompeten, yang punya kemampuan untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.

Editor: Surya

---