BATAMTODAY.COM, Singapura - Sekitar 300 - 400 orang di Singapura pada Minggu, 3 November 2019, melakukan unjuk rasa untuk memprotes kebijakan imigrasi pemerintah. Aksi protes dilakukan di sebuah taman di Singapura.

Kebijakan imigrasi yang baru diperkirakan akan diterbitkan menjelang pemilihan parlemen yang akan dilakukan pada 2020. Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa sejak kemerdekaan Singapura pada 1965 mendapat hasil terburuk dalam pemilu 2011 lalu sebagian karena kekhawatiran pemilih terhadap imigrasi.

Sekitar 40 persen dari 5,7 juta jiwa populasi Singapura adalah imigran. Jumlah ini membuat beberapa warga negara asli frustrasi dan menuduh para imigran menjadi saingan mereka untuk memperoleh pekerjaan, perumahan dan sekolah.

“Warga Singapura, sudah saatnya membela hak-hak anda untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik di negara kita sendiri,” tulis Gilberth Goh, penyelenggara unjuk rasa melalui dalam sebuah unggahan di Facebook, saat aksi itu berlangsung, seperti dikutip dari reuters Senin, 4 November.

Mereka yang berunjuk rasa menuntut agar pemerintah Singapura memprioritaskan masyarakat lokal dalam hal lapangan pekerjaan sebelum lowongan kerja itu diberikan kepada warga negara asing.

Poster berisi pesan-pesan termasuk keinginan kebijakan tenaga kerja di Singapura ditempatkan di Speaker’s Corner, situs yang diperuntukkan bagi banyak orang untuk menyuarakan pendapat mereka.

Para demonstran yang mengikuti unjuk rasa itu duduk di kursi-kursi plastik sambil mendengarkan orasi, beberapa ada yang sambil minum susu malt, sementara yang lainnya melambai-lambaikan bendera Singapura.

Unjuk rasa di Singapura sangat jarang terjadi. Setiap aksi protes memerlukan izin, bahkan untuk aksi demonstrasi sendiri.

Pemerintah Singapura sebenarnya telah memperketat arus masuk tenaga kerja asing dalam beberapa tahun terakhir.

Unjuk rasa pada hari Minggu kemarin menyusul viralnya sebuah video yang menunjukkan seorang lelaki keturunan India yang bersumpah pada seorang penjaga keamanan lokal berusia lanjut di kompleks kondominium akhir bulan lalu. Media sempat melaporkan pria itu adalah warga negara Singapura yang dinaturalisasi.

Kementerian perdagangan dan tenaga kerja Singapura belum memberikan tanggapan atas unjuk rasa itu karena lembaga itu tidak menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja.

Sumber: Tempo.co
Editor: Dardani