Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Tantangan di Hari Oeang
Oleh : Opini
Senin | 28-10-2019 | 19:05 WIB
edy-kanwil-opini.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Edy Sutriono

Oleh: Edy Sutriono

Beredarnya Oeang Republik Indonesia (ORI) mulai tanggal 30 Oktober 1946 sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di republik ini, merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang membuktikan identitas dan kedaulatan bangsa.

Peristiwa bersejarah ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Oeang dan teristimewa buat seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Memperingati Hari Oeang yang ke-73 di tahun 2019 ini dihadapkan pada tantangan perekonomian dan menjaga Rupiah yang tidak mudah untuk dilalui.

Bayang-bayang resesi ekonomi global disebabkan perang dagang AS dan Tiongkok masih berlanjut dan memberikan risiko kepada menurunnya tingkat permintaan dunia. Moderasi pertumbuhan AS dan Tiongkok berpotensi memberikan tekanan pada neraca perdagangan Indonesia mengingat kedua negara merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Brexit juga dapat mempengaruhi prospek perdagangan Eropa dan Inggris yang berpotensi memberikan sentimen negatif di pasar keuangan global dan dapat berimbas hingga ke Indonesia. Fluktuasi harga komoditas ekspor Indonsia memberikan juga risiko pada neraca perdagangan dan penerimaan negara. Ditambah perubahan iklim yang semakin tidak menentu menciptakan ketidakpastian pada produktivitas global di sektor pertanian dan isu berbagai bencana alam.

Di tingkat domestik, perekonomian menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal disebabkan output gap yaitu kondisi produksi nasional masih berada di bawah permintaan dan produksi potensial. Jebakan middle income trap membayangi dan menuntut prasyarat daya saing dan pertumbuhan rata-rata di atas 6% dalam 10 periode untuk dapat keluar dari jebakan tersebut dan menjadi high income countries.

Tantangan berikutnya perubahan struktural ekonomi khususnya industrialisasi dan sektor jasa masih mengalami perlambatan (prematur) pasca krisis 1998 dan tantangan industri 4.O serta ekonomi digital.

Selain itu terjadi perubahan demografi ditandai dengan tren meningkatnya angka usia lanjut usia (lansia) dan urbanisasi yang menimbulkan potensi risiko ketahanan pangan dan ketimpangan. Tren meningkatnya kelas menengah membutuhkan peningkatan pelayanan publik di sisi lain keterbatasan penerimaan negara.

Sementara itu tenaga kerja didominasi berpendidikan SMP ke bawah menciptakan tantangan tersendiri dalam permasalahan skill mismatch, skill gap, dan rendahnya produktivitas. Sementara itu tantangan internal fiskal APBN yang dihadapi adalah ruang gerak yang dapat dijalankan pemerintah melalui kebijakan fiskal sangat terbatas.
Kebijakan fiskal melalui APBN dibatasi yang mengharuskan defisit APBN tidak melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan outstanding utang maksimal 60% dari PDB. Ruang fiskal terbatas dengan masih adanya potensi perpajakan dan harga minyak rendah serta lifting minyak yang cenderung stagnan.

Di sisi lain ruang gerak APBN juga dibatasi dengan adanya belanja yang bersifat mandatory seperti anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, Dana Alokasi Umum untuk daerah minimal sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri netto, anggaran kesehatan sebesar 5% dan dana desa sebesar 10% dari Transfer Ke Daerah secara bertahap sesuai UU Desa.

Tantangan dalam pelaksanaan anggaran antara lain memperbaiki kualitas dan serapan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang masih menumpuk pada Triwulan III dan IV, efektivitas perencanaan belanja produktif masih berkisar antara 90%-95%, dan beberapa belanja operasional belum efisien seperti biaya rapat, perjalanan dinas dan pembangunan gedung operasional.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan strategi dan kebijakan ekonomi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing dan investasi yang berorientasi ekspor. Mengatasi output gap diperlukan reformasi struktural untuk meningkatkan penawaran (supply side economy) produksi nasional melalui kemudahan investasi dan penyediaan infrastruktur, peningkatan produktivitas, peningkatan penguasaan teknologi, efisiensi produksi, dan skill tenaga kerja.

Sementara itu untuk dapat keluar dari middle income trap dibutuhkan kemampuan diversifikasi industri, industri dengan teknologi yang lebih maju, kondisi pasar tenaga kerja yang kondusif, dan tingkat investasi yang cukup tinggi. Industrialisasi difokuskan kepada export-based industry and natural resource processing di seluruh wilayah dan reindustrialisasi dengan revitalisasi manufaktur berteknologi tinggi khususnya di wilayah Jawa.

Di samping itu dari sektor jasa perlunya optimalisasi dengan mempersiapkan industri di masa depan yang mampu adaptasi dengan perkembangan digitalisasi, e-commerce, dan industri 4.0 (internet of things).

Selanjutnya di sisi kebijakan fiskal pemerintah, dapat dilakukan dengan tetap menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal (APBN) serta perbaikan neraca pemerintah. Mobilisasi pendapatan yang inovatif untuk pelebaran fiscal space dalam rangka memperkuat belanja pembentuk aset dapat dilakukan dengan terus melakukan reformasi perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Pelebaran fiscal space melalui peningkatan tax ratio, pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing dan inovasi, pengelolaan aset yang optimal.

Di sisi belanja diperlukan spending better untuk efisiensi belanja dan meningkatkan belanja modal pembentuk aset melalui penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, efektivitas bantuan sosial dan subsidi serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal (APBD). Perlu mendorong efektivitas belanja untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan, akselerasi dan perbaikan pola penyerapan anggaran.

Belanja negara diharapkan mampu merespon tantangan demografi, industry 4.0 dan keluar dari middle income trap, penguatan daya saing SDM (vokasional, link & match, penguasaan Information and Communication of Technology (ICT), dan Research and Development (R&D)), mendorong investasi dan ekspor (penguatan industri domestik dan mengurangi defisit current account), melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan respon industri 4,0 (energi, pangan, dan air, penguasaan ICT serta konektivitas) dan penguatan kualitas desentralisasi fiskal (mendorong pusat pertumbuhan di daerah), penguatan reformasi birokrasi selaras dengan kemajuan ICT sebagai bagian reformasi institusional.

Mendorong efisiensi belanja non prioritas, penguatan bansos dan subsidi tepat sasaran serta antisipasi ketidakpastian, program perlindungan sosial yang komprehensif, sinergi dan integrasi antarprogram serta selaras dengan profil demografi. Belanja subsidi yang efektif dan tepat sasaran disertai dengan perbaikan mekanisme penyaluran yang terintegrasi dengan bantuan sosial.

Sedangkan pembiayaan diupayakan pembiayaan yang efisien dan kreatif, pendalaman pasar keuangan dan mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas pengendalian defisit dan utang, mendorong keseimbangan primer positif serta rasio utang dijaga pada kisaran 30% PDB dan diupayakan menurun.

Memperingati Hari Oeang 2019 yang ke-73 menjadi sangat tepat telah mengusung tema 'Maju Bersama Menghadapi Tantangan'. Tantangan perekonomian dan dinamika segala bidang baik lokal, domestik maupun global harus kita hadapi bersama sebagai bagian dari anak bangsa dengan rasa optimis, semangat juang dan kerja tanpa pamrih sebagaimana para pendahulu yang telah meletakkan pondasi kedaulatan bangsa dengan melahirkan Oeang Republik Indonesia. Selamat Hari Oeang.

Penulis adalah ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi tempat penulis bekerja.