BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mantan Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang juga politikus PDI Perjuangan Puan Maharani resmi dilantik menjadi ketua DPR RI.

Puan dilantik bersana empat pimpinan lainnya sebagai Wakil Ketua DPR, yakni Aziz Syamsuddin (Patia Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Partai Gerindra), Rahmat Gobel (Partai Nasdem) dan Muhaimin Iskandar (PKB).

Puan dan lainnya dilantik dalam Rapat Paripurna ke-2 DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (1/10/2019) malam.

Pelantikan Puan disaksikan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang tak lain adalah ibundanya sendiri. Megawati juga hadir selaku ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), didampingi sejumlah pejabat utama partai, di antaranya Sekjen Hasto Kristiyanto dan Pramono Anung.

Ketua Sementara DPR RI Abdul Wahab Dalimunthe memimpin sidang paripurna untuk melantik Puan Maharani. Pengambilan sumpah dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali.

"Patut saya ingatkan, sumpah yang Anda ucapkan mengandung tanggung jawab pada negara Republik Indonesia," kata Hatta mengawali sumpahnya diikuti para pimpinan DPR.

"Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja sungguh-sungguh demi tegaknya demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia," mereka melanjutkan.

Puan menjadi perempuan pertama yang menjadi ketua DPR. Langkah Puan mirip dengan ibunya, Megawati, yang menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Puan Maharani menjadi anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah V. Ia memperoleh 404.034 suara dalam Pemilu Legislatif 2019.

Dalam pidatonya, Puan Maharani menyatakan, lembaga yang dipimpinnya tetap mengharapkan dukungan dan masukan dari masyarakat luas mengenai berbagai tugas yang diemban hingga lima tahun ke depan.

Dia menegaskan, DPR tak akan anti terhadap kritik yang dilontarkan masyarakat. Meski begitu ia berharap masyarakat tetap objektif dalam menilai pelaksanaan tugas DPR.

Menurut Puan, DPR tidak antai kritik. "Tetapi diharapkan masyarakat tidak mudah terjebak pada penilaian yang bersifat apriori terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPR," ungkapnya.

Menurut dia, DPR merupakan lembaga tinggi negara yang merepresentasikan dari konsep kedaulatan rakyat. Dengan demikian, Puan menyatakan Gedung DPR akan tetap menjadi rumah rakyat. DPR, kata dia, akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat.

"Marilah kita jaga bersama kepercayaan yang telah diberikan rakyat tersebut melalui kerja keras, kerja cerdas, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan fungsi dan peran DPR yang dapat memenuhi aspirasi dan harapan rakyat," kata putri Megawati Soekarnoputri itu.

Ketua DPR ini meeminta agar DPR RI tak mudah terpecah belah dan justru kontraproduktif dalam menjalankan tiap fungsi-fungsinya yang dinamis. Ia berkeinginan agar kepentingan nasional dan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi landasan utama bagi para anggota dalam menjalankan tugas kedewanan.

"Kekritisan kita, khususnya dalam mengimplementasikan prinsip demokrasi dan menjalankan mekanisme checks and balances haruslah selalu konstruktif, dan membangun peradaban demokrasi di Indonesia," tandasnya

Editor: Chandra