Oleh Abdul Rozak

DEMONSTRASI tentu bukanlah sesuatu yang salah, melalui demonstrasi maka aspirasi masyarakat akan tersampaikan, namun bukan berarti aksi demonstrasi berujung pada kericuhan, hal itu tentu saja akan merugikan banyak pihak.

Unnjuk rasa atau Demo Mahasiswa ke DPR Senayan, Jakarta pada 24 dan 25 September 2019 berakhir ricuh, aparat keamanan terpaksa menghalau mereka dengan menggunakan water canon dan tembakan gas air mata.

Aksi untuk pembatalan dan pengesahan sejumlah rancangan undang – undang tersebut mereda di sekitar Stasiun Palmerah pada pukul 02.00. WIB.

Namun aksi tersebut ternyata berdampak cukup serius terhadap aktifitas publik, dimana sejumlah rute angkutan umum jalur khusus dialihkan karena akses jalannya terhalang oleh Demo Mahasiswa. Salah satunya karena rute yang melintasi depan gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto. Bahkan hingga keesokan paginya, beberapa halte Transjakarta belum beroperasi.

Halte yang masih ditutup adalah Senayan JCC dan Slipi Petamburan. Di koridor 9 ini, Transjakarta jurusan Pinang Ranti Pluit tidak melewati Halte Senayan JCC arah Pluit dan Halte Slipi Petamburan arah Pinang Ranti.

Aksi demonstrasi yang berujung ricuh tersebut ternyata juga berdampak pada kerusakan fasilitas umum hingga penutupan jalan tol.

Sepanjang hari selasa 24 September 2019, jalan tol dalam kita lajur Grogol menuju Cawang dan sebaliknya ditutup. Penutupan ini karena demo mahasiswa di depan gedung DPR meluber ke akses jalan bebas hambatan tersebut. Tercatat jalan tol baru bisa dilewati kembali pada keesokan harinya pada pukul 04.00 WIB.

Selain menutup jalan, peserta Demo juga merusak gerbang tol di Senayan dan Pejompongan. Namun kerusakan tersebut segera diperbaiki dan dapat digunakan kembali pada pukul 06.00.

Memang tidak ada larangan untuk melakukan demonstrasi di Indonesia, namun pantaskah mahasiswa berdemo sampai merusak fasilitas yang ada, padahal yang mereka mengklaim sebagai sambungan lidah masyarakat, namun mana mungkin masyarakat menginginkan kerusakan.

Pendemo yang bar-bar juga menimbulkan sejumlah kerusakan fasilitas aparat keamanan. Pagar pintu masuk gedung DPR/MPR Senayan rusak serta sepeda motor yang parkir di beberapa lokasi rusak dan dibakar.

Terdapat 2 pos polisi yang menjadi bulan bulanan, yakni pos polisi dekat stasiun Palmerah di Jalan Pelajar dan Pos Polisi di Jalan Gerbang Pemuda Senayan hangus terbakar oleh ulah demonstran. Selain itu 1 unit bus milik Batalyon Infanteri Mekanis 202 di Jalan Lapangan Tembak Senayan juga dibakar.

Selain itu, di area parkir Lapangan Tembak Senayan satu unit Jeep Robicon juga tampak hangus. Berikutnya satu unit kendaraan taktis pengendali massa dirusak, kaca depan tampak hancur. Beberapa sepeda motor di dekat Stasiun Palmerah tinggal kerangka karena dibakar.

Pada malam harinya sekira pukul 21.30, tim pengendali massa dari Polda Metro Jaya berhasil memukul mundur pengunjuk rasa. Massa pendemo merangsek ke atas Stasiun Palmerah, ketika ada seruan mundur melalui pengeras suara aparat kepolisian.

Imbauan agar Mahasiswa mundur lantas diwarnai dengan aksi lempar batu dan botol – botol berisi air dari arah massa mahasiswa. Sejurus kemudian, lemparan itu dibalas dengan tembakan gas air mata. Semburan gas air mata yang mengeluarkan asap berhasil membuat mahasiswa kocar-kacir.

Bahkan semburan gas air mata juga menembus stasiun Palmerah, sebagian penumpang yang menunggu kereta di peron stasiun juga panik karena matanya tiba – tiba perih dan beberapa orang mengaku susah bernafas.

Kekacauan aksi demo tersebut juga membuat jadwal pemberangkatan kereta sempat tertunda beberapa menit. Petugas keamanan stasiun turut memberi pertolongan kepada mereka yang tiba – tiba pingsan. Massa Mahasiswa benar-benar meninggalkan seputar Palmerah sekitar pukul 02.00.

Pihak kepolisian mencatat, akibat dari kericuhan tersebut 39 anggota kepolisian mengalami luka – luka hingga patah tulang, ada yang terkena batu dan panah, saat ini mereka tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

Aksi demonstrasi tersebut nyatanya tidak hanya merugikan pihak keamanan dan pihak peserta aksi, namun masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi tersebut juga mengalami kerugian, karena urusannya terhambat. Jika sudah banyak yang terluka, maka siapa yang akan bertanggungjawab? Mahasiswa tidak boleh lepas tangan.*

Penulis adalah guru Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta