Oleh Abner Wanggai

PASCA situasi panas di Papua dan Papua Barat, 61 tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama Papua dan Papua Barat hari Selasa (10/9/2019) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk meredam kerusuhan, menciptakan situasi kondusif, menampung aspirasi masyarakat dan wujud konkret upaya untuk memajukan Papua.

Presiden Jokowi menerima aspirasi dari 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Para tokoh yang diundang merupakan perwakilan dari tokoh adat, agama, kepala suku, aktivis, hingga akademisi. Pertemuan tersebut adalah upaya konkret Pemerintah dalam menyerap apirasi masyarakat dan mewujudkan perdamaian pasca kerusuhan di Papua.

Terdapat sejumlah pejabat yang ikut mendampingi Presiden Jokowi. Beberapa tokoh tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Selain itu turut hadir pula staf khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.

Hadirnya para menteri menjadi ceminan keseriusan yang selalu siap mengatasi segala persoalan di Papua. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Badan Intelijen Nasional Budi Gunawan. Dalam sambutannya Ia berharap agar melalui pertemuan ini para tokoh Papua dan Papua Barat dapat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Jokowi untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan di Tanah Papua.

Selanjutnya, Kepala BIN Budi Gunawan mempersilakan salah satu tokoh Papua bernama Abisai Rolio untuk menyampaikan aspirasinya. Presiden Jokowi pun terlihat serius mendengarkan aspirasi dari tokoh Papua tersebut.

Secara langsung, Abisai Rolio meminta beberapa hal kepada Jokowi. Mulai dari meminta untuk pemekaran di 5 Provinsi di Papua dan Papua barat hingga membangun istana kepresidenan di Bumi Cenderawasih. Kemudian mereka juga meminta adanya penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di sejumlah Kementerian.

Presiden Jokowi mengatakan pihaknya menyetujui upaya pemekaran wilayah Papua menjadi 2-3 daerah baru, pembangunan asrama nusantara, hingga rencana pembentukan Istana Papua.

Pertemuan Presiden Jokowi dan 61 tokoh Papua secara tegas menunjukkan bahwa Pemerintah Jokowi serius dalam mengatasi persoalan Papua, terutama pasca kerusuhan. Oleh sebab itu, perlu dukungan publik untuk menyelesaikan permasalahan dan tetap melakukan pembangunan di Papua.

Pendekatan dialog ini juga perlu dilaksanakan agar kedua belah pihak dapat saling memahami akar permasalahan. Kendati demikian, Tirto.id menilai bahwa Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 61 Tokoh Papua adalah sebuah kontroversi.

Keanehan Tirto. Id yang meragukan pertemuan Presiden Jokowi dan 61 tokoh Papua di Istana Negara patut diragukan. Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah memastikan 61 tokoh Papua dan Papua Barat yang bertemu Presiden Joko Widodo telah mewakili masyarakat setempat. Mereka merupakan tokoh masyarakat dan adat.

"Tokoh-tokoh ini, 61 tokoh, sudah disaring betul bahwa mereka betul-betul tokoh masyarakat, tokoh adat," kata Wiranto saat konferensi pers terkait Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.

Wiranto juga membantah pernyataan beberapa pihak yang menuduh 61 tokoh Papua itu tidak mewakili tokoh Papua dan hanya untuk kepentingan tertentu.

"Saya juga hadir di sana, dan saya juga yakin tidak ada satu kalimat pun yang mengisyaratkan kalau mereka minta jabatan, minta uang. Tidak ada," katanya.

Wiranto mengatakan, pertemuan itu semata-mata menyampaikan aspirasi tokoh Papua kepada Presiden Jokowi. Wiranto menyebut Jokowi langsung merespons aspirasi rakyat Papua itu.

Membangun kontroversi dengan meragukan kapabilitas 61 tokoh Papua yang bertemu Jokowi jelas adalah tindakan kontra produktif. Di saat setiap orang mulai percaya terhadap penanganan masalah Papua oleh Pemerintah, media justru memperlihatkan langkah sebaliknya.

Pemberitaan media yang meragukan pertemuan 61 tokoh Papua juga berpotensi membangun kebencian dan polemik baru. Jika hal tersebut dilakukan oleh perseorangan maka dapat dimaklumi, namun jika hal ini dilakukan oleh jurnalis maka justru patut untuk menjadi pertanyaan.

Dalam membangun kontroversi, terlihat jelas media tertentu sedang mencari-cari celah untuk menyudutkan Pemerintah, demi mengejar klik bait. Sulit menepis anggapan bahwa upaya itu hanya sebagai cara agar dianggap sebagai media yang terdepan dalam mengabarkan informasi. Faktanya, upaya tersebut justru hanya memancing masalah baru di masyarakat.

Berkaca pada situasi dan kondisi Papua yang berangsur kondusif, semua pihak termasuk pers sebaiknya ikut mengubah pandangannya. Sebagai bagian dari profesionalitas, pers harusnya mampu menerapkan jurnalisme damai sebagai pemersatu masyarakat, dan bukan sebaliknya.

Hal itu perlu dilaksanakan mengingat pertemuan Presiden Jokowi dengan masyarakat Papua merupakan upaya nyata untuk mewujukan Papua agar lebih sejahtera sekaligus menampung aspirasi masyarakat agar permasalahan Papua dapat segera terselesaikan.*

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta