Oleh: Dyah Tari Nur'aini, S.ST

Status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada tahun 2018 menunjukan kemajuan yang baik, di mana Papua yang mulanya berstatus rendah kemudian meningkat menjadi sedang.

Status Papua kini setara dengan beberapa provinsi lain di Indonesia seperti Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, NTB, Maluku, dll. Capaian tersebut menyebabkan tidak ada lagi Provinsi yang berstatus rendah di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua mengalami peningkatan pada tahun 2018 yakni 60,06 dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 59,09. Pertumbuhan IPM pada tahun tersebut juga dicatat sebagai pertumbuhan yang paling signifikan yang dialami Papua bahkan paling tinggi di antara provinsi lainnya, yakni mencapai 1,64 persen.

IPM sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Sementara status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia pada suatu periode.

IPM sendiri mengukur pembangunan manusia menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Dari ketiga indikator tersebut, tercatat pada tahun 2018 Papua menunjukan angka yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Usia harapan hidup saat lahir meningkat sebesar 0,22 tahun, yakni sebesar 65,36 tahun pada 2018.

Artinya dari segi umur dan kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2018 memiliki harapan hidup hingga usia 65 sampai 66 tahun. Kemudian harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,29 tahun menjadi 10,83 tahun pada 2018.

Artinya penduduk usia 7 tahun keatas di Papua memiliki harapan lama sekolah hingga jenjang pendidikan 1 SMA. Dan yang terakhir, pengeluaran perkapita masyarakat Papua meningkat sebesar Rp 163.000 menjadi Rp 7.159.000 perkapita/tahun.

Namun sayangnya, meski IPM Papua beserta indikator-indikatornya memiliki pertumbuhan yang paling tinggi di Indonesia, namun pencapaiannya masihlah tetap menjadi yang paling rendah. Lebih miris lagi bahwa IPM Papua yang meningkat statusnya menjadi sedang diikuti oleh tingginya ketimpangan IPM yang terjadi antar kabupaten/kota di Papua.

Tercatat peringkat ketimpangan IPM tertinggi di Indonesia terjadi di Papua. IPM terendah berada pada Kabupaten Nduga, yakni dengan IPM sebesar 29,42.

Nyatanya, peningkatan IPM di Papua bisa terjadi dikarenakan adanya dorongan dari banyaknya pendatang yang masuk ke daerah Papua. Mereka biasanya menempati wilayah kota dengan tujuan untuk berdagang atau mencari nafkah.

Hal ini menyebabkan IPM Kota Jayapura menjadi yang paling tinggi, yakni sebesar 79,58. Sehingga yang harus lebih dicermati adalah apakah IPM penduduk asli Papua juga meningkat?

Jika kita lihat polemik masyarakat Papua yang sedang hangat dibahas, telah terjadi aksi protes oleh masyarakat asli Papua dengan cara merusak fasilitas dan infrastruktur. Hal ini mencerminkan daya pikir dan pendidikan masyarakat Papua yang kurang baik.

Aset daerah yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan, justru malah dirusak dan merugikan masyarakat Papua sendiri.

Oleh karenanya, kualitas masyarakat agaknya menjadi poin utama untuk dibenahi. Upaya dan program peningkatan pembangunan masyarakat yang dilakukan pun haruslah tepat sasaran dan sesuai prioritas.

Misalnya, pembangunan jalan trans papua apakah sudah sesuai prioritas? Akankah masyarakat pribumi yang menyumbang IPM rendah ikut terbantukan?

Maka ada baiknya jika akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta sanitasi diprioritaskan untuk dibenahi. Rendahnya IPM diantaranya dipicu oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang relatif kurang lengkap ditambah akses untuk mencapainya kurang baik.

Misalnya saja, Papua merupakan provinsi dengan rasio puskesmas dan kecamatannya belum ideal. Hal ini sangatlah penting untuk diatasi untuk memperoleh manusia yang unggul dan sehat.

Masyarakat papua sangatlah layak merasakan manfaat dan meningkatkan kualitas diri dengan dana pembangunan yang telah sediakan. Bukan hanya untuk segelintir pendatang yang masuk untuk menumpang hidup dan bekerja di Papua.

Manusia-manusia berkualitas yang dibutuhkan Papua untuk bisa maju dan setara dengan wilayah lainnya di Indonesia. Maka diperlukan upaya pemerintah yang menyeluruh dan merata hingga menyentuh semua lini.

Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.