Terkait Penolakan Kebijakan Soal BBM

JAKARTA, batamtoday-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (BY) menagih kesetiaan kepala daerah dari gubernur, bupati dan walikota untuk setia dan mematuhi kebijakan pemerintah. Presiden menilai penolakan beberapa kepala daerah menentang kenaikan harga BBM di berbagai daerah, termasuk yang dilakukan Walikota Batam Ahmad Dahlan saat menemui pengunjuk rasa beberapa waktu sebagai tindakan yang tidak setia kepada negara.

Penegasan Presiden SBY disampaikan menanggapi persetujuan DPR atas UU APBN-2012, yang sekaligus memberi keleluasan kepada pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM apabila ICP Indonesia diatas harga atau dibawah minyak mentah dunia, di Istana Negara kemarin. 

"Saya sampaikan perintah kepada bubernur, wali kota dan bupati, setialah pada sumpah dan etika jabatan kita pada negara. Saya ajak saudara-saudara mari bekerja sekuat tenaga menjaga ekonomi kita sesuai APBN-P 2012," kata Presiden

Ia menyatakan bahwa kepatuhan kepala daerah kepada kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan perundangan. Keinginan pemerintah untuk menaikkan BBM , kata Presiden, adalah untuk menyelamatkan perekonomian nasional. "Ingat ancaman krisis ekonomi yang dialami Indonesia tidak hanya sekali," katanya.

Menurut Presiden, jika para menteri berkerja tidak baik maka bisa dicopot dan diganti dengan yang lain. Sedangkan jika pejabat daerah bermasalah dengan hukum, maka Presiden sudah memiliki pengalaman. Jika ditetapkan sebagai terdakwa maka bisa diberhentikan sementara dan jika dinyatakan bersalah atau dihukum oleh pengadilan atau menjadi terpidana maka bisa berhentikan.

"Tapi bagaimana pejabat di daerah seperti , gubernur, bupati, walikota yang lalai tidak menjalankan tugasnya? Kemudian juga menyangkut disiplin, integritas. Itu yang sifatnya non-hukum, tentu saya harus punya tools untuk mendisiplinkan agar semua tugas dapat dilaksanakan dengan baik," katanya.

Presiden menegaskan, setelah dua periode memimpin Indonesia, sudah saat sudah saatnya melakukan koreksi-koreksi seperti tindakan pembangkangan dan penolakan beberapa kepala daerah terkait kebijakan harga BBM, kalau tidak perjalanan bangsa ini akan salah arah.

"Demokrasi tidak berarti bebas sebebasnya, tapi ada tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan, agar rakyat mendapatkan sebanyak-banyaknya dari sistem yang dipilih dan dianut sekarang ini," katanya.