PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Saatnya Partai Nasdem Introspeksi Diri di Kepri
Oleh : Opini
Rabu | 14-08-2019 | 14:16 WIB
jayadi-noer.jpg honda-batam
Teuku Jayadi Noer. (Foto: Ist)

Oleh Teuku Jayadi Noer

SEPERTI saat mendengar kabar wafatnya H. Muhammad Sani di RS Abdi Waluyo di Jakarta, Jumat 8 April 2016 sore lalu. Maka, kabar Gubernur Kepri Nurdin Basirun tertangkap tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), pun demikian adanya.

Kedua kabar itu begitu menyentak. Meski tidak sama persis, tapi hampir pasti, sama-sama berujung pada kematian karir politik keduanya. H. Muhammad Sani, insha Allah sudah beristirahat dengan tenang seperti yang diucapkan malaikat, nam kanaumil 'arusy, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru.

Sedangkan bagi H. Nurdin Basirun, kenyataaan tersebut seolah menghadapi kematian karir politik. Apalagi, jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Tipada Korupsi (Tipikor) memutuskan mencabut hak politiknya. Maka, pupuslah sudah karir politik sang pelaut yang sukses meraih puncak karir politiknya di Kepri, Gubernur.

Terlepas dari karis politik seorang H. Nurdin Basirun, pada saat yang sama, sudah saatnya bagi Partai Nasdem mulai melakukan langkah-langkah kongkrit untuk interospeksi diri di Kepri. Mengapa? Karena saat "dijemput paksa" Tim Penindakan KPK, sosok H. Nurdin Basirun, selain sebagai Gubernur Kepri, juga Ketua DPW Partai Nasdem Kepri.

Otomatis, bubarlah semua skenario politik Partai Nasdem di Kepri. Langkah untuk melanggengkan kursi Gubernur Kepri pun membentur tembok ketidakpastian. Belum lagi harus menyusun langkah-langkah politik baru, agar Partai Nasdem tetap bisa seperti sekarang ini. Menguasai kursi Gubernur Kepri, kursi Walikota Batam dan kursi Bupati Lingga.

Jika sebelum "tsunami politik" menerjang Partai Nasdem di Kepri, posisi H. Muhammad Rudi sudah hampir dapat dipastikan bakal melenggang ke kursi Batam-1 periode kedua. Kini, "sang jagoan" Partai Nasdem di Kota Batam itu tak punya pilihan, kecuali harus menyiapkan diri lahir batin, jika partainya memberinya amanah untuk mengamankan kursi Kepri-1 lagi. Kursi kebanggaan partai yang telah lepas dihempas "badai gratifikasi".

Apakah elektabilitas dan popularitas sosok H. Muhammad Rudi di panggung Provinsi Kepri seperti sepopulernya saat ini ini sebagai incumbent Walikota Batam? Tentu ini masih harus dikaji dan diuji lagi secara objektif. Baik oleh lembaga internal maupun eksternal. Jika Partai Nasdem menginkankan hasil yang jujur dan objektif. Sebelum memutuskan untuk mengambil resiko politik.

Resiko? Iya. Jika Partai Nasdem memberinya kepercayaan untuk melanjutkan keberhasilannya membangun Kota Batam, untuk lima tahun mendatang, tampaknya langkah ke arah itu tidaklah terlalu "melelahkan" bagi seorang H. Muhammad Rudi. Tapi, jika harus bertarung melawan tokoh-tokoh politik dan tokoh masyarakat lain untuk Provinsi Kepri, inilah yang penulis maksudkan dengan resiko politik itu.

Apalagi, setelah Abang Den (H. Nurdin Basirun) "menginap" di Hotel Prodeo KPK, bisa jadi akan membangkitkan "syahwat politik" para tokoh-tokoh di Kepri maupun nasional. Mereka sama-sama ingin menangkap "momentum" di Kepri tersebut.

Tapi, apa pun itu, semuanya terpulang kepada keputusan DPP Partai Nasdem di Jakarta. Para petinggi partai besutan Surya Paloh itu pasti sudah memiliki kalkulasi politik yang matang, baik nasional maupun untuk Provinsi Kepri.

Sebagai partai politik yang telah menunjukkan peran dan kontribusinya pada pembangunan bangsa, Partai Nasdem tentu tidak ingin melepas begitu saja, peluang-peluang terbaik politiknya di Provinsi Kepri. Termasuk, peluang untuk merebut dan mempertahankan kursi-kursi kepala daerah yang dikontestasikan pada 2020 di Provinsi Kepri. Yaitu, Batam-1 (Walikota Batam), Kepri-1 (Gubernur Kepri), Lingga-1 (Bupati Lingga), Natuna-1 (Bupati Natuna).

Mampukah Partai Nasdem menyapu bersih kursi-kursi tersebut? Biarlah waktu dan strategi politik Partai Nasdem yang akan menjawabnya.*

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Politik Kepri