BATAM, batamtoday - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang berakhir pada Sabtu (31/3/2012) dini hari tadi menyepakati penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi yang direncanakan berlaku per 1 April 2012 besok. Namun, kondisi ini dinilai justru akan menjadi bom waktu bergulirnya revolusi sebagai bentuk kekesalan rakyat terhadap pemerintah. 

Sejumlah tokoh masyarakat di Batam, yang dikonfirmasi batamtoday pada Sabtu (31/3/2012), tetap menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM mengingat hal tersebut akan semakin memperberat beban rakyat. 

Seperti Udin P. Sihaloho, misalnya, menilai APBN 2012 tidak akan jebol jika harga BBM tidak dinaikkan. Warga Bengkong Abadi itu mengatakan, seharusnya pemerintah bisa mengoptimalkan pendapatan negara dari berbagai sektor yang potensial. 

"Hitung-hitungannya ada dan sebetulnya tidak akan jebol (APBN 2012-red), tidak seperti yang diklaim oleh pemerintah kalau BBM tidak naik maka APBN jebol," kata Udin yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batam ini. 

Udin mengaku, dalam industri perminyakan internasional memang terjadi perubahan harga yang fluktuatif setiap dua pekan. Namun hal tersebut, menurutnya, tidak bisa dijadikan patokan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi.

"Kalaupun memang terjadi kenaikan harga, pemerintah seharusnya menerapkan pola kenaikan bertahap," ujarnya. 

Akan tetapi, Udin tetap menolak jika kenaikan harga BBM itu terjadi. Alasannya, kerawanan sosial pasti akan muncul, terlebih di Batam. 

"Kita bisa lihat bagaimana buruh kemarin memperjuangan UMK sama dengan KHL dengan berdarah-darah. Mereka baru menikmati selama tiga bulan, sekarang harus dihantam dengan kenaikan BBM. Kondisi itu tentunya akan membuat rakyat, terutama buruh akan marah," ujarnya. 

"Meski ada bantuan langsung sementara untuk masyarakat namun itu tak mendidik dan saya yakin rakyat akan tetap marah," tambahnya. 

Hal yang sama juga disampaikan Nada Faza Soraya. Perempuan yang menjadi pengusaha ini mengaku bersyukur dengan adanya penundaan, namun dia menegaskan tetap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. 

"Silahkan ditunda (kenaikan harga BBM-red) itu, tapi 20 tahun," kata dia dengan tersenyum. 

Menurut Nada, kenaikan harga BBM dapat dipastikan akan berpengaruh terrhadap sendi perekonomian. Dia menyebut beberapa komponen produksi akan mengalami kenaikan harga dan tentunya akan berimbas terhadap harga jual produk. 

Dia mengatakan kalaupun memang terjadi kenaikan harga BBM, maka seharusnya dan sewajibnya bagi pemerintah untuk memberikan subsidi kepada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

"Kalau di Batam ataupun Kepri harusnya yang disubsidi adalah angkutan laut karena banyak komoditas ekonomi yang menopang Batam disuplai dengan menggunakan angkutan laut," kata dia. 

Nada juga menyebut jika nanti harga BBM tetap dinaikan, pemerintah harus siap menanggung konsekuensinya mengingat perlawanan yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat dalam menentang kenaikan harga BBM. 

Sementara itu, Mazmur Siahaan, seorang aktivis perburuhan di Batam menyatakan pemerintah seharusnya tidak menaikkan harga BBM dalam kondisi ekonomi yang belum stabil saat ini. 

"Potensi revolusi akan sangat tinggi jika Pemerintah SBY-Boediono ngotot menaikkan harga BBM meski direstui DPR sesuai dengan hasil voting semalam," kata dia. 

Dia memprediksikan bakal terjadi perang saudara jika BBM harganya dinaikkan mengingat eskalasi penolakan di berbagai kota di Indonesia sudah sedemikian hebat. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Uba Ingan Sigalingging, ketua LSM Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Batam. Dia justru menganggap rentang waktu enam bulan yang diberikan oleh DPR kepada pemerintah untuk menaikan harga BBM itu menjadi ruang konsolidasi bagi para aktivis pro perubahan untuk lebih solid dalam menggoyang, bahkan menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono. 

"Eskalasi akan lebih hebat dari kemarin dan isunya akan bergeser dari menolak kenaikan harga BBM menjadi menolak pemerintahan yang korup," tegas dia.