Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Tujuh Fraksi DPR Menolak

PPP dan PAN Mulai Mbalelo, Tinggal PKB dan Demokrat yang Dukung Kenaikan BBM
Oleh : surya
Jum'at | 30-03-2012 | 12:56 WIB

JAKARTA, batamtoday - Fraksi-fraksi DPR menjelang pengambilan keputusan suara melalui pemungutan suara atau voting, mulai menyatakan sikapnya. F-PPP, F-PAN yang tergabung dalam Partai Koalisi mulai mengikuti jejak F-PKS dan F-PG, yang sudah terlebih dahulu menyatakan menolak kenaikan harga BBM.

Dengan berubahnya sikap F-PPP dan F-PAN itu, maka tinggal F-PKB dan F-PD yang mendukung kebijakan pemerintah soal kenaikan harga BBM. Sementara F-PDIP, F-Gerindra dan F-Hanura sudah sejak awal menyatakan menolak kenaikan harga BBM.

Ketua F-PPP DPR Hazrul Azwar mengatakan, melihat aspirasi masyarakat luas dan berbagai reaksi yang diungkapkan di berbagai daerah menolak kenaikan BBM, maka meminta agar pemerintah menunda kebijakan tersebut.

"Karenanya PPP meyakini bahwa pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai hal itu dengan PPP. Dan pemerintah akan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana untuk menunda beberapa saat kenaikan harga BBM sampai kondisi riil masyarakat telah siap," kata Hazrul.

Sikap F-PPP, itu kata Hazrul, akan diterima pemerintah maupun Partai Koalisi karena pemerintah tidak mungkin mengambil kebijakan yang menyengsarakan rakyat. "Karenanya, PPP menyerahkan sepenuhnya kebijakan penetapan harga BBM kepada pemerintah, setelah tentunya melakukan kajian yang cermat dan menyeluruh. Tetapi PPP yakin, pemerintah tak akan mungkin mengambil kebijakan yang menyengsarakan dan menyakiti hati rakyatnya," katanya.

Sedangkan Sekretaris F-PAN Tegug Juwarno mengatakan, kemungkinan besar ada keputusan penundaan tentang kenaikan BBM. Menurutnya, hHarga BBM bisa jadi tidak naik awal April ini, namun harga BBM bisa naik sewaktu-waktu ketika harga minyak dunia melonjak melebihi 5 persen dari asumsi makro 105 dolar AS per barel yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 nanti.

"Harga BBM bisa naik akhir April, Mei, Juni, atau kapapun tergantung harga minyak dunia yang sewaktu-waktu juga bisa melonjak. Tidak voting dalam paripurna nanti. Kita ini konsisten, ini bukan domain DPR tapi pemerintah untuk naikkan harga BBM," katanya.